telusur.co.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (4/11/2025), dengan fokus utama pada perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor UMKM melalui pendekatan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
Salah satu kebijakan paling mencuri perhatian adalah langkah tegas terhadap impor barang bekas terutama pakaian impor bekas atau “thrifting” yang selama ini dianggap menggerus pasar produk lokal. Namun, yang membedakan arahan Presiden Prabowo adalah penekanannya pada solusi holistik, bukan sekadar larangan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Presiden meminta pemerintah tidak hanya menutup keran impor barang bekas, tetapi juga menyediakan alternatif usaha bagi para pedagang yang selama ini bergantung padanya.
“Pak Presiden menekankan bahwa penertiban harus disertai dengan substitusi produk lokal yang berkualitas dan terjangkau. Kami tidak ingin mematikan ekonomi pedagang thrifting, tapi mengalihkannya menjadi ‘duta’ produk dalam negeri,” ujar Maman dalam konferensi pers usai rapat.
Untuk itu, Kementerian UMKM akan segera menyusun skema pendampingan, termasuk penyediaan produk pengganti dari pelaku UMKM lokal, pelatihan branding, hingga akses distribusi yang lebih luas.
Presiden Prabowo juga menyoroti urgensi transformasi digital sebagai kunci penguatan UMKM di era modern. Dengan 57 juta pelaku usaha mikro dan kecil tersebar di seluruh Indonesia, pendekatan konvensional dinilai tak lagi efektif.
“Metode lama sudah tidak cukup. Kita harus pakai teknologi untuk memberi pelayanan cepat, tepat, dan menyeluruh,” tegas Maman menirukan arahan Presiden.
Sebagai wujud nyata, pemerintah akan segera meluncurkan Sapa UMKM sistem satu data terintegrasi berbasis digital yang menyatukan layanan perizinan, pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran dalam satu platform nasional. Platform ini diharapkan menjadi “satu pintu” bagi seluruh kebutuhan UMKM, memangkas birokrasi, dan mempercepat akses ke berbagai program pemerintah.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta percepatan proses perizinan dan sertifikasi produk UMKM, termasuk sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), hingga SNI (Standar Nasional Indonesia). Menurut Maman, hal ini krusial agar produk UMKM tak hanya laku di pasar lokal, tapi juga siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Dengan sertifikasi yang mudah dan cepat, produk UMKM akan lebih dipercaya konsumen dan memiliki nilai tambah,” imbuhnya.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga menginstruksikan percepatan program penghapusan piutang UMKM yang sempat dijanjikan sebelumnya. Saat ini, sekitar 67 ribu UMKM telah terdaftar, namun potensi penerima manfaat jauh lebih besar diperkirakan mencapai 1 juta pelaku usaha berdasarkan data Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Program ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang selama ini bekerja keras membangun ekonomi dari bawah,” tandas Maman.
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa UMKM bukan hanya pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi nasional yang harus dilindungi, diberdayakan, dan didorong menjadi kekuatan produktif berbasis inovasi dan lokalitas.
