telusur.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Lewat pendekatan diplomasi yang kuat dengan Arab Saudi dan langkah efisiensi besar-besaran, sejumlah terobosan mulai membuahkan hasil.

Salah satu langkah strategis yang diumumkan Presiden adalah pembentukan Kementerian Haji Republik Indonesia, menyesuaikan dengan struktur birokrasi Arab Saudi yang memiliki Menteri Haji khusus. Langkah ini diambil atas permintaan langsung dari pemerintah Saudi untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antarnegara.

“Kami dirikan Kementerian Haji karena pemerintah Arab Saudi minta urusan haji langsung diurus oleh pejabat setingkat menteri. Mereka tidak mau lagi berurusan hanya dengan kepala badan. Ini langkah diplomatik penting," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Hasil dari diplomasi dan efisiensi ini sudah mulai dirasakan. Presiden menyampaikan bahwa biaya haji berhasil diturunkan. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi dan tata kelola yang bersih harus terus ditingkatkan untuk memastikan biaya haji semakin terjangkau.

“Alhamdulillah biaya haji sudah mulai turun. Saya minta terus ditekan lewat efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegasnya.

Tak hanya itu, masa tunggu keberangkatan haji yang selama ini menjadi keluhan publik juga mulai membaik. Dari yang sebelumnya mencapai 40 tahun, kini berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.

Dalam terobosan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengumumkan bahwa Arab Saudi akhirnya mengizinkan Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Makkah**. Ini merupakan pertama kalinya negara asing diberi hak kepemilikan lahan di kota suci tersebut.

“Saya lobi terus, saya temui mereka beberapa kali. Mungkin mereka kasihan juga sama kita. Akhirnya, untuk pertama kali dalam sejarah, undang-undang diubah agar Indonesia bisa memiliki tanah di Makkah,” ungkap Presiden.

Lahan yang ditawarkan pun tidak sembarangan. Beberapa di antaranya berlokasi sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kampung Indonesia ini nantinya akan sepenuhnya dikelola pemerintah, mulai dari akomodasi, makanan, hingga kebutuhan dasar lainnya bagi jemaah haji.

“Dengan begitu, semua fasilitas bisa kita atur sendiri. Tidak ada lagi kekurangan, penyimpangan, atau kekecewaan dari jemaah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” ujar Prabowo.