telusur.co.id - Komisi IX DPR RI menyepakati Filianingsih Hendarta dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan posisi Dody Budi Waluyo yang berakhir masa jabatannya pada April 2023.
Hal ini diputuskan dalam rapat internal Komisi XI DPR, usai menjalani fit and proper test pada hari ini, Senin (13/2/23). Selain Filianingsih, calon yang diuji adalah Dwi Pranoto.
"Berdasarkan pertimbangan tadi rapat internal, maka diputuskan secara aklamasi adalah Filianingsih,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun usai rapat.
Hasil rapat internal ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Profil Filianingsih Hendarta
Filianingsih Hendarta yang akrab disapa Fili, lahir di Surabaya pada 1963. Menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum di Universitas Airlangga pada 1985. Mendapatkan gelar Master di bidang Economics & Finance dari Boston University, USA, pada 1992.
Fili adalah pejabat senior di BI. Ia mengawali karier di BI pada 1986. Fili diketahui merintis karir sebagai staf Departemen Internasional BI pada tahun tersebut. Hingga kemudian, pindah ke Kantor Perwakilan Surabaya.
Fili pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter pada 2013-2015 dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial pada 2015-2019.
Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak tahun 2019.
Diketahui, dalam paparannya saat saat fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Fili menyampaikan visinya jika terpilih, yaitu mendorong terwujudnya perekonomian nasional yang berdaya tahan, progresif, dan inklusif, melalui strategi akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital yang efektif dan sinergis untuk kebangkitan Indonesia.
Menurut dia, laju perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih dibayangi oleh ketidakpastian global yang tinggi dan scarring effect akibat pandemi, serta risiko resesi global yang disertai dengan laju inflasi yang tinggi.
Karena itu, strategi kebijakan menurutnya tidak bisa lagi diramu berdasarkan business as usual, diperlukan upaya untuk bisa menangkap peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis yang ada saat ini.
Dia menyampaikan, visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi, diantaranya mengawal stabilitas moneter, memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai dan inklusif, serta merumuskan dan mengimplementasikan langkah konkrit untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital.
Strategi pertama, tutur dia, akan dilakukan melalui pengendalian inflasi sesuai target sasarannya dan pengendalian nilai tukar rupiah yang stabil untuk mendukung ekonomi yang berdaya tahan.
“Dari sisi moneter, kebijakan suku bunga yang pro-stabilitas perlu dipertahankan. Di sisi nilai tukar, pasokan devisa, pengelolaan kewajiban valas terus diperkuat, pengayaan instrumen operasi moneter valas juga terus dilakukan termasuk term deposit valas devisa hasil ekspor,” katanya.
Di samping itu, beberapa kebijakan yang juga akan didorong yaitu perluasan instrumen hedging, termasuk swap hedging syariah, serta pengelolaan SBN di pasar sekunder untuk mendorong masuknya aliran modal asing.
Untuk pengendalian inflasi, koordinasi pengendalian inflasi akan terus dimantapkan, diantaranya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan Tim Pengendali inflasi, baik pusat maupun daerah, juga kolaborasi dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah.
Strategi kedua, memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusif, intermediasi perbankan akan terus didorong untuk sektor UMKM dan ekonomi hijau guna mendorong inklusi dan keuangan yang berkelanjutan.
Sementara strategi ketiga akan dilakukan dengan mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital untuk mengawal momentum yang sudah terjadi saat ini.[Fhr]
