telusur.co.id - Program Indonesia Pintar (PIP) tetap harus berjalan karena menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Namun, anggota Komisi X DPR RI, Syarief Muhammad, menyoroti berbagai penyimpangan dalam implementasi program ini yang berpotensi merugikan siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Kebijakan PIP harus tetap berlanjut, karena ini menjadi suatu kebutuhan dasar hadirnya pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu,” ujar Syarief pada Kamis (6/3/2025).

Dugaan Data Fiktif dan Pelaporan Ceroboh

Syarief menegaskan bahwa sejumlah praktik penyelewengan dalam distribusi dana PIP masih terjadi, termasuk data fiktif yang mencantumkan nama penerima yang tidak memiliki identitas jelas. Selain itu, ia juga mengkritisi lemahnya sistem pelaporan yang dinilai masih ceroboh dan rawan disalahgunakan.

Menurutnya, pengelolaan dana PIP tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, proses verifikasi harus diperketat agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.

“Ini tidak bisa dipercayakan kepada orang begitu saja, harus melalui proses verifikasi. Pendistribusiannya harus lebih baik, apakah itu melalui KTP atau Dapodik, sehingga lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Nominal Kecil, Dampak Besar bagi Warga Pedesaan

Meski besaran dana PIP berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp1 juta, angka ini mungkin terbilang kecil bagi masyarakat perkotaan. Namun, bagi warga pedesaan, jumlah tersebut sangat berarti untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak mereka.

“Jangan salah, di kota mungkin nominal ini kecil, tapi di desa, ini sangat berharga,” kata Syarief.

Penyimpangan Diperkirakan di Bawah 20%

Ketika ditanya soal seberapa besar dugaan penyimpangan dalam program ini, Syarief mengaku belum memiliki data pasti. Namun, ia memperkirakan tingkat penyimpangan masih di bawah 20% dari total anggaran.

“Saya belum tahu persis kira-kira berapa persen yang terjadi penyimpangan, tapi saya menilai masih di bawah 20 persen,” ungkapnya.

DPR Akan Terus Mengawasi

DPR RI berkomitmen untuk mengawasi dan memperbaiki sistem distribusi dana PIP agar lebih transparan dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan, tanpa ada celah bagi penyimpangan.

Ke depan, Syarief menegaskan bahwa PIP harus dikelola lebih baik dengan mekanisme yang lebih ketat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kami akan terus mendorong perbaikan sistem, agar program ini benar-benar membantu mereka yang membutuhkan,” tutupnya.[tp]