Telusur.co.id -Oleh: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P., Direktur Eksekutif Baturaja Project/Alumnus Lemhannas RI.

Agresivitas beberapa aktor negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam mencapai kepentingan nasionalnya akan semakin menggiring bentuk sistem internasional ke arah pseudo-multipolar, yakni perdamaian dan kerja sama yang sifatnya semu. Konflik dan perseteruan antarnegara akan semakin intens dan berada di zona peperangan abu-abu (gray zone warfare), dalam hal mana perebutan sumber daya alam, kendali dan dominasi terhadap negara lain, serta klaim kedaulatan akan menjadi motif-motif dominan yang mendasari konflik.

Serangan AS ke Venezuela

AS di bawah kepemimpinan Donald Trump akan terus menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia. Sikap pongah Trump di berbagai forum global dengan menyebut AS sebagai kekuatan dunia tak tertandingi merupakan refleksi dari politik unilateralis yang dijalankan AS. Berbagai fragmen politik luar negeri yang dimainkan AS sepanjang 2025 seperti memberikan dukungan bagi Israel untuk melakukan genosida di Gaza, penyerangan terhadap Iran, memberlakukan kebijakan tarif resiprokal, serta melanjutkan perang dagang dengan Tiongkok yang mengganggu stabilitas ekonomi global, merupakan wujud wajah koersif AS dalam mencapai kepentingannya. Terbaru, AS melancarkan operasi militer terhadap Venezuela yang disertai dengan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Apa yang dilakukan oleh AS dengan menyerang instalasi sipil dan militer, serta melakukan penculikan terhadap pemimpin negara Venezuela tanpa didukung dasar hukum internasional yang jelas berpotensi mengulangi dosa sejarah yang pernah dilakukan di Afghanistan dan Irak. Pada 2001, AS menyerang Afghanistan dengan alasan bahwa Al-Qaeda berada di balik serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon di AS. Operasi militer terus berlanjut pada 2003 tatkala AS menyerang Irak dengan alasan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Klaim dan tuduhan yang disarangkan AS kepada kedua negara ternyata tidak terbukti hingga hari ini. Serangan AS pada kedua negara berdampak serius terhadap rusaknya tatanan geopolitik global.

Jebakan Tiongkok

Wajah koersif dan unilateralis dalam mengejar kepentingan nasional juga ditampilkan oleh Tiongkok. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok dalam dua dekade terakhir sejatinya adalah praksis diplomasi yang cerdas. Sibuknya AS dalam kampanye perang global melawan terorisme di awal abad ke-21 membuat kawasan Indo Pasifik yang strategis mengalami “kekosongan kekuasaan”. Tiongkok sukses memanfaatkan situasi ini melalui pendekatan di bidang ekonomi dan perdagangan yang jauh lebih lunak namun menjerat dan mematikan. Melalui Belt Road Initiative, Tiongkok perlahan tapi pasti membangun infrastruktur darat global yang menghubungkannya dengan Asia Tengah dan Eropa melalui jalan dan kereta api dalam rangka meningkatkan volume perdagangan, investasi, dan konektivitas global. Melalui Silk Road yang berbasis maritim, Tiongkok membangun rute laut yang menghubungan Tiongkok dengan kawasan Pasifik seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, bahkan Timur Tengah, hingga Afrika, melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Kebijakan-kebijakan Tiongkok di bidang ekonomi perdagangan sangat kental dengan anasir unilateralnya. Dalam kasus Pelabuhan Humbantota Sri Lanka misalnya, sangat logis jikalau banyak yang berpandangan bahwa Tiongkok memainkan jebakan hutang terhadap Sri Lanka. Pembangunan Pelabuhan Humbantota yang merupakan pinjaman dari Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan Belt and Road Initiative berdampak pada gagal bayar hutang sebesar USD 361 juta, yang mana konsekuensinya Sri Lanka harus menyerahkan pengelolaan 80 persen saham pelabuhan kepada China Merchants Port Holdings selama 99 tahun sebagai cara untuk melunasi hutang. Selain berwajah unilateralis, Tiongkok juga berwajah koersif, serupa dengan AS. Di Laut Cina Timur, Tiongkok bersengketa dengan Jepang terkait klaim kepemilikan atas Pulau Senkaku/Diaoyu. Sedangkan di Laut Cina Selatan, Tiongkok terus berkonfrontasi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang kerapkali mengalami pelanggaran ZEE di Laut Natuna Utara.

Aksi Koersif Rusia-Israel

Aktor-aktor negara lainnya yang berpotensi menimbulkan problematika pada geopolitik global adalah Rusia dan Israel. Perang Rusia dan Ukraina yang meletus sejak 2022 merupakan preseden buruk terhadap stabilitas politik dan keamanan global. Tindakan Rusia yang menghalangi Ukraina untuk bergabung ke NATO, serta mendukung gerakan separatis Ukraina di Donetsk dan Luhansk, merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi antarnegara. Di sisi lain, konflik kedua negara berdampak serius terhadap ketahanan energi Eropa dan global mengingat posisi strategis kedua negara dalam rantai pasok energi dan mineral global. Serupa dengan Rusia, Israel menjadi aktor negara yang paling kontributif dalam menciptakan instabilitas keamanan global. Serangan terhadap Iran, Hizbullah, Houthi, dan Gaza sepanjang 2025 merupakan cerminan bahwa Israel senantiasa bergerak di luar kerangka hukum internasional yang berlaku.

Geopolitik global yang potensial diwarnai oleh sistem internasional yang pseudo-multipolar dan dominasi negara-negara kuat merupakan dinamika yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Berbagai fenomena yang diuraikan sebelumnya akan memiliki signifikansi secara langsung ataupun tidak terhadap Indonesia. Dalam konteks serangan militer AS ke Venezuela baru-baru ini, akan menjadi variabel penting yang mempengaruhi ketahanan energi nasional. Jika tidak dimitigasi dengan baik oleh aktor-aktor global, maka situasi di Venezuela yang notabene merupakan aktor penting dalam produksi minyak global dapat memicu terjadinya bonanza atau lonjakan harga komoditas minyak global. Indonesia yang saat ini masih berstatus importir minyak dunia dan masih kesulitan dalam menaikkan produksi minyak mentah nasional akan sangat rentan terpengaruh.

Agresivitas Tiongkok melalui kebijakan ekonomi, perdagangan, dan investasinya perlu menjadi pencermatan serius bagi Indonesia. Kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat ini, tak ubahnya dengan Jepang di masa lalu sebagai saudara tua, -menolong tapi juga kerap menjerat secara imperialistis. Dalam konteks Indonesia, Tiongkok hadir melalui investasi yang masif di beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan kereta cepat yang berujung pada kalkulasi rugi bagi Indonesia, pembangunan smelter dan proyek hilirisasi di kawasan timur Indonesia, dan masih banyak lagi. Uluran tangan Tiongkok ini perlu diwaspadai dengan mengedepankan kewaspadaan nasional yang tinggi dalam setiap perumusan kebijakan agar investasi yang masuk tidak menggadaikan kedaulatan nasional dan merugikan kepentingan perekonomian nasional.

Kewaspadaan nasional

Dinamika geopolitik global akan memberikan pengaruh yang tidak ramah terhadap Indonesia. Oleh sebab itu, kewaspadaan nasional yang tinggi dengan diiringi dengan perumusan kebijakan domestik dan luar negeri yang solid, strategis, dan terarah menjadi kunci untuk merespons potensi turbulensi yang dihadirkan oleh geopolitik global. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia harus menjalankan relasi yang mutualis komprehensif. Upaya untuk membangun soliditas kawasan, peningkatan volume perdagangan, dan masuknya arus investasi langsung ke dalam negeri mutlak menjadi pedoman. Pada level multilateral, kerja sama luar negeri yang dijalankan harus mampu menciptakan keseimbangan global di bidang politik, ekonomi, dan keamanan, tanpa menciptakan dependensi satu sama lain. Diplomasi berbasis ekonomi, perdagangan, lingkungan, dan energi mutlak dikedepankan mengingat aspek-aspek tersebut menjadi agenda global yang selaras dengan agenda strategis nasional Indonesia hari ini.