telusur.co.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pihak penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Menurutnya, hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan harus segera diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.
“Hukuman berat untuk pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan harus dipastikan. Ini penting agar ada efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan,” tegas Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Puan menilai kasus pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi hingga beredarnya MinyaKita palsu di pasaran tidak lepas dari lemahnya pengawasan, yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. "Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan pemalsuan terjadi. Pemerintah harus segera mengevaluasi sistem pengawasan yang kurang maksimal," ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa kasus kecurangan ini harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat pengawasan produk pangan. "Pengawasan harus ditingkatkan agar praktik penyalahgunaan seperti ini tidak merugikan rakyat," ungkapnya.
Puan juga memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan memperbaiki sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan seperti MinyaKita akan semakin menurun. "Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat sementara yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan," tambahnya.
MinyaKita adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat. Namun, manipulasi terhadap program ini berdampak besar, baik dari segi kualitas maupun harga. Puan juga mengingatkan bahwa peredaran MinyaKita palsu bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. “Negara harus memastikan kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Puan meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala. "BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi di semua lini produksi dan distribusi, termasuk juga merek-merek minyak goreng lainnya. DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan," tegasnya.
Selain itu, Puan juga mengingatkan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih transparan agar rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan lebih ketat. "Sistem pengawasan harus diperkuat agar praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen bisa dicegah," tutup Puan.
Dengan seruan ini, Puan berharap agar kasus kecurangan MinyaKita dapat segera diselesaikan dengan tegas dan membawa dampak positif bagi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di sektor pangan.[iis]
