telusur.co.id - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera sikat mafia tekstil dan pakaian impor ilegal. 

Menurut Mulyanto, pemberantasan mafia impor tekstil dan pakaian bekas bukan sekadar isu penegakan hukum tetapi menyangkut nasib jutaan pekerja dan masa depan industri tekstil nasional. Karena itu Menkeu harus gerak cepat tertibkan tindakan yang merugikan negara tersebut. 

"Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus tegas menindak mafia impor dengan sanksi berat, denda dan blacklist patut diapresiasi," kata Purbaya, Senin (27/10/2025)

Anggota Komisi Industri DPR RI Periode 2019-2024 ini menegaskan selama bertahun-tahun, pasar dalam negeri dibanjiri barang impor ilegal yang masuk tanpa izin dan tanpa membayar pajak. Hal tersebut telah menggerus daya saing pabrik-pabrik lokal hingga banyak yang bangkrut.

Untuk itu, rencana Purbaya jangan sampai berhenti pada wacana, pemusnahan simbolik atau sekedar cari sensasi.

Mulyanto menyesalkan sikap Pemerintah sebelumnya yang terkesan melakukan pembiaran dengan masuknya barang ilegal ini.  

"Ini sangat kita sayangkan. Pemerintah harus bergerak bersama — Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian — untuk memastikan sistem impor benar-benar bersih dari praktik curang yang selama ini merusak ekosistem industri," tegasnya.

Mulyanto menyampaikan, Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sejatinya bukan sektor yang mati. Data Kemenperin menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap PDB masih mendekati satu persen dan menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja. 

"Artinya, dengan kebijakan yang berpihak, sektor ini dapat menjadi tulang punggung reindustrialisasi nasional. Sebaliknya, jika mafia impor terus dibiarkan, maka kebijakan pembangunan industri hanya akan menjadi slogan tanpa isi," tandasnya.

Mulyanto berharap Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata dengan cara memberantas mafia impor. Pada sisi lain Pemerintah harus memperkuat produsen lokal dan pulihkan lapangan kerja rakyat.

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk melakukan audit lintas kementerian atas arus impor tekstil dan pakaian bekas, menindak tegas pelaku ilegal, serta mempercepat revitalisasi industri TPT melalui insentif fiskal, pembaruan mesin, dan proteksi pasar domestik. Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan industri dan martabat bangsa," tegas Mulyanto.[Nug]