telusur.co.id - Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Namun dalam satu tahun berjalan, banyak program yang berjalan di tempat, bahkan gagal dilakukan. Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo), memberikan rapor merah pada satu tahun rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Puspolindo menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti tidak jelasnya prioritas pembangunan, program MBG yang gagal, serta minimnya evaluasi kebijakan.
Direktur Eksekutif Puspolindo, Dean Cahyani, mengatakan, masa satu tahun pertama pemerintahan idealnya menjadi fase krusial dalam menentukan arah dan karakter bangsa ke depan. Namun sejauh ini program dan kebijakan yang dilakukan Prabowo Gibran, realisasi nya masih jauh dari janji yang diucapkan.
Progam Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program andalan Prabowo, gagal dijalankan, karena menimbulkan berbagai masalah keracunan di berbagai daerah. Bahkan beberapa daerah sempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Puspolindo memperingatkan, tanpa evaluasi dan perbaikan, program MBG berpotensi menjadi “bom waktu”.
Selain evaluasi MBG yang lambat, pemerintah juga kerap labil dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebiasaan pemerintah mengoreksi kebijakan usai viral di masyarakat, menandakan kemampuan komunikasi publik pemerintah yang tidak tegas alias plin-plan.
Kebijakan kontroversial yang sempat dianulir, diantaranya, pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang esensial, kebijakan kontroversi lainnya, Prabowo membatalkan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram. Hingga polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
"Semestinya, Presiden dan Menteri ini satu tujuan, bukan saling tumpang tindih kebijakan. Kalau para Menteri ini bekerja baik, masalah kontroversial ini seharusnya tidak berulang,” ujar Dean.
Hal seperti ini bisa menimbulkan cap buruk bagi Presiden, karena dianggap seperti pemadam kebakaran atau pahlawan kesiangan. Hal ini juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik, dengan kebijakan Prabowo di masa depan.
Dicatatan lain, Puspolindo juga menagih janji politik kampanye Gibran, membangun 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun. Namun, di tahun pertama pemerintahan ini, banyak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup massif.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah PHK hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah ini naik 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, janji 19 juta lapangan kerja baru masih jauh dari harapan dan kenyataan.
