telusur.co.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan dari satu perspektif memang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bisa menjadi insentif bagi Partai Politik untuk memajukan Calon Presiden dan atau Calon Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang.
Namun apabila putusan tentang penghapusan ambang batas pencalonan Presiden tidak diikuti dengan adanya bebeberapa perubahan pada substansi perbaikan sistem lainnya dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. “Maka putusan tidak akan memberikan dampak yang bermakna pada penyempurnaan sistem politik dan demokrasi kita,” ujar Ahmad Doli dalam keterangannya, Minggu.
Semua pihak juga harus ingat bahwa substansi dan cita-cita para pemohon uji materi sesungguhnya bukanlah hanya untuk menang-menangan di MK, dan bukanlah hanya sekedar menghapus ambang batas. Namun tujuan akhirnya dan yang utama adalah keinginan untuk menjadikan demokrasi lebih berkualitas, lebih kuat, lebih sehat, lebih bermartabat, dan lebih berdampak cepat pada kemajuan bangsa dan negara.
Jadi, dalam konteks itu, putusan MK itu akan lebih bermakna, bila diikuti dengan pengaturan soal kepemiluan dan kepartaian yang lain. Putusan MK itu harus dijadikan momentum untuk melakukan penguatan pada sistem kepartaian, khususnya pelembagaan partai politik di Indonesia.
Harus diatur lebih jauh tentang kepastian tumbuh berkembangnya demokrasi dalam tubuh internal partai, jalannya sistem kaderisasi, ada dan meluasnya basis konstituen, serta terjadinya otonomi atau kedaulatan partai.
Kalau semua itu tidak diatur dengan baik, akan banyak lahir partai-partai yang hanya menjadikan penghapusan ambang batas pencalonan itu cuma untuk sekedar bisa ikut kontestasi Pilpres semata, dengan mencalonkan siapa saja, kader atau bukan kader, tidak masalah, yang penting ikut “nya-pres”.
“Situasi itu pasti akan semakin menyemarakkan praktik political transactional, politik sandera menyandera, dan at the end akan mengganggu konsolidasi jalannya roda pemerintahan,” tutup Wakil Ketua Baleg DPR RI. [ham]
