telusur.co.id - DPR RI menggelar rapat gabungan yang dihadiri perwakilan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI, bersama dengan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Rapat tersebut membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan rapat gabungan tersebut, sejumlah anggota DPR mengkritisi kebijakan lembaga tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menegaskan, bahwa rapat kali ini harus menghasilkan keputusan yang berpihak kepada rakyat.
"19 juta masyarakat miskin atau orang tidak mampu menunggu keputusan rapat gabungan kita hari ini," ujarnya di Ruang Rapat Pansus B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/20).
Dia mengungkapkan, saat masa reses, banyak konstituennya yang mengeluhkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, memang banyak masyarakat yang sengaja menunggak iuran BPJS karena memang tak mampu membayar.
"Kalau ada orang yang tidak mampu masuk RS ketika dia sakit, dibayarlah dia pakai BPJS. Tapi begitu dia sembuh, dia tidak bisa dan tidak mau lagi bayar BPSJ karena dia tidak mampu. Nah sekarang udah dia gak mampu kok ditambah lagi (dinaikan)," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan, bahwa rapat kali ini atas nama seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi mewakili aspirasi konstituen. Dia juga menjelaskan betapa mahalnya biaya kesehatan.
"Kalau kita (DPR) sakit dijamin Jasindo, tapi rakyat kita di luar menangis. Kalau sakit udah deh, buruh Rp 7 juta upahnya, begitu dibilang bapaknya cuci darah Rp 13 juta sekali, langsung jatuh miskin," terangnya.
Menurutnya, yang jadi soal bukanlah BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Tetapi, negara tak boleh berbisnis dengan rakyat. Karena menurut dia, jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara.
"BPJS itu hibah negara. Kalau sekarang masih rugi Rp 16 triliun, masih kecil. Jaminan sosial itu tanggung jawab negara," tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menekankan perlunya data yang bersih. Pasalnya, dia menilai data fundamental saat ini masih salah. Dan itu berdampak pada aliran dana.
"Saran saya yang pertama tidak boleh ada kenaikan iuran BPJS sebelum datanya bersih. Karena tidak adil kalau orang kaya yang dapat tapi orang miskin tidak dapat. Ada orang miskin yang betul-betul butuh tapi tidak diberikan oleh negara dalam bentuk PBI," ujarnya. [Tp]
