telusur.co.id - Ratusan sopir Mikrotans menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut adanya beberapa kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang merugikan, salah satunya tak mengoperasikan layanan Mikrotans sementara waktu.
Koordinator Lapangan aksi Fahrul Fatah mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul di Jakarta, Selasa (30/7/24).
Aksi demonstrasi itu dilakukan oleh pengurus, anggota koperasi serta pengemudi yang tergabung pada Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB).
Mereka yang tergabung dalam FLKB ini antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport.
Pada aksi di depan Balaikota Jakarta, mereka menuntut sejumlah kebijakan seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil.
"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph mengaku bahwa dari 94 rute Mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal. Selain itu, Daud menyampaikan permohonan maaf jika 29 rute lainya tidak beroperasi saat ini.
"Pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan TransJakarta baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi. Operator yang tetap komitmen pada layanan adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, dan Koperasi Purimas Jaya," kata Daud kepada awak media, Selasa (30/7/24).
Selanjutnya, Daud menyatakan, bagi wilayah yang mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans, TransJakarta menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan.
"TransJakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan TransJakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ungkap dia.
Menurutnya, tidak beroperasinya sejumlah layanan Mikrotrans merupakan reaksi atas implementasi dan penegakan aturan TransJakarta atas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh TransJakarta dengan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," kata Daud.
Para operator juga mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer.
Ia menambahkan, penegakan aturan untuk menjamin agar layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik.
"TransJakarta menghormati peraturan perundangan serta melakukan penegakan aturan tersebut," imbuhnya. [Fhr]
