telusur.co.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, selama tahun 2022, kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah kebijakan "Merdeka Belajar" yang berjilid-jilid. Kebijakan itu bagus secara konsep, namun tidak berhasil membumi sehingga menimbulkan potensi Pendidikan Indonesia tengah berada pada fase konflik.

"Cerita Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seakan menuju akhir episode yang menghawatirkan. Gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api," ujar Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Minggu (1/1/23).

Menurut Heru, sebenarnya Merdeka Belajar yang diusung Nadiem, memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal. Yaitu infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya serta kurikulum pedagogis dan penilaian (asesmen).

“Namun, tampaknya di level pemahaman kebijakan ini saja, masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Dari hasil pengamatan FSGI, tutur Heru, ada beberapa masalah yang mengganjal dari pelaksanaan Merdeka Belajar. Dimulai dari pendaftaran hak merek Merdeka Belajar, yang sudah FSGI berikan kritik dan rekomendasi, namun kebijakan ini terus ditayangkan hingga 22 episode.

Masalah selanjutnya program Merdeka Belajar, minim dukungan dari pemerintah daerah dan juga tidak menyentuh para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Apalagi, dalam Episode-22 atau episode terakhir dari merdeka belajar adalah Transformasi seleksi perguruan tinggi negeri yang bertujuan untuk mendorong dan mengasah akal dan karakter swadaya yang lebih holistik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal ini butuh persiapan sektor SDM, infrastruktur dan perubahan mindset pendidik, peserta didik dan bahkan pejabat di Dinas-dinas Pendidikan Provinsi, kota dan Kabupaten,” ungkap Heru.

Ia menyatakan FSGI mendorong transformasi seleksi perguruan tinggi negeri ini dapat menjawab keberlangsungan paradigma baru pembelajaran yang di gagas dalam merdeka belajar.

“Dengan demikian, jika episode ini dapat dijalankan perguruan tinggi dengan baik, maka kesinambungan sistem pendidikan dari dasar menengah akan sejalan dengan perguruan tinggi,” tukasnya.[Fhr]