telusur.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa setelah mengetahui beberapa menterinya ke luar negeri. Ini mengindikasikan para menteri ke luar negeri tanpa sepengetahuan presiden.

"Tentu sulit dipahami kepergian seorang menteri tanpa sepengetahuan presiden. Sebagai pembantu presiden sepatutnya seorang menteri meminta izin kepada presiden," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Minggu.

Integritas dan loyalitas menteri tersebut tentu dipertanyakan manakala negaranya dalam situasi krisis tapi tetap keluar negeri. Apalagi di negara tujuan para menteri tersebut masih sempat berfoto layaknya seorang pelancong.

Jadi, dalam situasi krisis, seorang menteri harus memiliki sense of crisis. Kalau ini dimiliki setiap menteri, maka tanpa diminta kementeriannya akan dikerahkan sepenuhnya untuk menangani pandemi Covid-19. Para menteri seharusnya bahu membahu membantu presiden dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Menteri seperti itu sudah tidak layak dipertahankan. Mereka sudah sulit dijadikan tim untuk menangani Covid-19."

Karena itu, sudah selayaknya presiden mengevaluasi semua menterinya yang tidak punya sense of crisis, loyalitas, dan integritas, secepat mungkin di reshuffle. Sebab, sangat sulit krisis akibat pandemi Covid-19 dapat diatasi bila Jokowi dikelilingi menteri seperti itu.

Jokowi harus berani dan tegas dalam melakukan reshuffle. Siapa pun menterinya dan dari partai mana pun, bika memang sudah tidak layak seharusnya di reshuffle.

Kalau tidak, Jokowi akan terus kecewa akan kinerja para menterinya. Kekecewaannya akan semakin dalam karena sebagian menteri yang ada sekarang tidak cukup mumpuni untuk mengatasi krisis saat ini.

"Jadi, Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet secepatnya. Hanya melalui reshuffle, kabinet Jokowi masih berpeluang mengatasi pandemi Covid-19," tandas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999. [ham]