Sekum Muhammadiyah Saran Istana Perbaiki Komunikasi dengan Tokoh Agama, Jangan Sporadis - Telusur

Sekum Muhammadiyah Saran Istana Perbaiki Komunikasi dengan Tokoh Agama, Jangan Sporadis

Sekum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

telusur.co.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan beberapa catatan kritisnya terkait dua tahun pemerintahan Joko Widodo -Ma'ruf Amin. Diantaranya ialah pelbagai persoalan keagamaan yag lebih banyak diselesaikan secara politis ketimbang hukum.

"Padahal, persoalan keagamaan itu bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Itu bisa jadi alternatif saya kira," kata Mu'ti dalam Webinar Moya Institute bertajuk Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin:Capaian, Harapan dan Tantangan, Senin (18/10/21).

Penyelesaian melalui hukum, menurut Mu'ti, memang bisa memberikan kepastian dari sudut pandang hukum, tetapi tidak menuntaskan akar masalah secara subtansi. Contoh pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang tak menyelesaikan masalah.

Justru, lanjut dia, para anggota dari kedua ormas yang dibubarkan itu, masih banyak yang beraktivitas seperti biasa. Bahkan, dalam beberapa hal menuai simpati masyarakat. 

Selain itu persoalan segregasi berdasarkan agama, menurut Mu'ti, juga lebih kental di era Pemerintahan Presiden Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019. Kendati sudah menggandeng KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, namun citra Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak dekat dengan umat Islam, tak belum bisa hilang.

Mu'ti juga menyoroti komunikasi antara Istana dengan sejumlah kelompok keagamaan yang terjadi secara sporadis, tidak secara berkelanjutan. Muncul kesan, para tokoh agama dilibatkan jika ada permasalahan. Jika tidak ada, maka tidak lagi diperhatikan.

"Faktor komunikasi perlu diperbaiki, agar terjadi sebaik-baiknya. Komunikasi tidak sporadis, istilahnya seperti 'pemadam kebakaran'. Komunikasi antara ulama dan umara perlu dibangun sebaik-baiknya," tukasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar