telusur.co.id - Muhammadiyah menilai diperlukan ketelitian dan kehati-hatian jika ingin mengembalikan hak sebagai warga negara Indonesia dari eks kelompok bersenjata ISIS. Karena itu, pemerintah jangan memukul rata mereka.

"Dari sisi kemanusiaan banyak mereka ini kan bukan orang yang menjadi istilahnya betul-betul kombatan dari ISIS," kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/20).

Menurut Mu'ti, banyak diantara WNI itu yang tidak tahu kemudian diajak bergabung dengan ISIS. Untuk itu, Mu'ti mengatakan persoalan eks ISIS tersebut jangan dipukul rata karena beberapa dari mereka juga memerlukan bantuan kemanusiaan. "Nah, kalau kemudian semua dipukul rata tidak adil," katanya.

Dikatakan Mu'ti, banyak pihak dari negara lain memberikan bantuan kepada eks ISIS, maka sebaiknya Indonesia juga melakukan bantuan dengan pendekatan kemanusiaan.

Mu'ti menjelaskan, jika eks ISIS itu masih memiliki paspor Indonesia, maka sejatinya mereka masih memiliki hak kembali ke Tanah Airnya.

Dia mengatakan memang secara politik terdapat pihak yang khawatir dengan wacana pemulangan eks ISIS. Akan tetapi, perlu ada solusi jalan tengah misalnya mengizinkan mereka ke Indonesia dalam masa tertentu.

"Sampai ke masa tertentu ketika secara ideologi mereka kita anggap belum memiliki istilahnya kesetiaan kepada Pancasila ya mungkin perlu dilakukan rehabilitasi atau apapun namanya, pembinaan politik begitu. Tapi jangan ditolak masuk ke Indonesia," katanya.

Dia mengatakan WNI eks ISIS memiliki rekam jejak data keimigrasian. "Maka biarlah mereka masuk ke Tanah Air dan mereka diberi pembinaan agar secara politik mereka setia kepada Pancasila NKRI dan UUD 1945,... Semacam karantina politik lah, saya kira mungkin ada karantina politik sebagai jalan tengah," tukasnya.[Fhr]