telusur.co.id - Kebijakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penangguhan atau pemberhentian sementara bebas visa bagi warga negara asing (WNA) dinilai sudah tepat untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19). Akan tetapi, Menlu RI Retno Marsudi diminta untuk membuat langkah-langkah lain terkait penanganan Covid-19, yang sifatnya non-diplomatic.

“Harus ada peran lain selain langkah langsung kebijakan,” kata Pengamat Politik Hubungan Internasional Arya Sandhiyudha kepada wartawan, Sabtu (21/3/20).

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) juga mendorong Kemlu melalui perwakilanya di negara-negara di dunia harus mempelajari bagaimana negara di dunia membuat kebijakan menangani Covid-19. Terutama di negara-negara yang dianggap paling parah mewabahnya Covid-19, misalnya China dan Italia.

Arya mengatakan, informasi yang disuplai oleh Kemlu tersebut sangat penting bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk di pelajari.

“Kementerian Luar Negeri punya banyak perwakilan di luar negeri yang masing-masing juga ada di negara yang menghadapi masalah yang sama, ini bagaimana suplai informasi kepada pemerintah di kementerian dan sektor lain itu penting juga pemerintah daerah sehingga memberikan pelajaran,” jelas Arya.

Memang di media, kata ujar Arya, telah di informasikan bagaimana negara terjangkit Covid-19 menghadapi pandemic globar tersebut. Namun informasi kebijakan yang langsung dipelajari oleh perwakilan Kemlu akan lebih dalam terkait seluk-beluk dari kebijakan itu.

“Menurut saya penyakitnya sudah di dalam (negeri). Karena itu salah satu kontribusi Kementerian Luar Negeri yang penting adalah memberikan asupan informasi melalui perwakilan Kemlu di luar negeri. Itu lengkap maksudnya bisa memberikan fakta fakta kenapa Iran begitu bom (korban terus meningkat), permasalahnya sangat meledak, apa hal-hal yang harus kita hindari. Di Itali juga seperti itu, faktor cultural apa yang bisa jadi pelajaran. Terus kenapa kemudian negara negara tertentu dia bisa menangani permasalahan ini, kebijakan sosial ekonomi dan komunitas seperti apa yang bisa diterapkan,” tuturnya.

Lebih lajut, Doktor Lulusan Turki itu mengakui bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan Kementerian yang paling responsif saat Covid-19 itu mulai muncul. Hanya saja, Kementerian/Lembaga lain tidak terlalu respon .

Oleh karenanya, Arya menyarankan agar Kementerian/Lembaga terkait perlu asupan informasi kebijakan negara lain sehingga Covid-19 bisa tertangani dengan baik dan tepat.

“Kementerian yang lain itu perlu diasup informasi tentang the best practices, praktik terbaik dan the bes approaches, pendekatan terbaik dari negara-negara lain,” tukasnya.[Fhr]