telusur.co.id - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada Senin (6/12/21). Dalam kunjungan ini, masalah kemacetan jalur Jakarta-Bogor-Cianjur menjadi salah satu hal yang mengemuka. 

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Fauzi menyatakan, sudah saatnya ada solusi untuk penanggulangan kemacetan di jalur tersebut. Menurutnya, masalah kemacetan ini sudah semakin kronis dan sudah dirasakan belasan tahun terakhir. 

"Kemacetan yang hampir setiap hari dirasakan oleh pengguna jalan ini yang perlu kita carikan solusi bersama. Apakah ada jalur alternatif menuju puncak ataukah memungkinkan untuk kendaraan dengan tonase di atas 1 ton yang dibuatkan alternatif khusu," kata Fauzi.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Rombongan Komisi V DPR diterima langsung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman, Direktur Kompetensi Bina Konstruksi Dr Dedi, BBPJN Jakarta - Jawa Barat, dan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa Barat. 

Pemerintah, diketahui pernah menggagas proyek Jalur Puncak II pada tahun 2010 dan berjalan hingga tahun 2012. Namun, di tengah perjalanan, kontraktor pelaksana proyek melakukan kesalahan dan menyerempet ke ranah hukum. 

Sehingga, Pemerintah Pusat kala itu menghentikan bantuan keuangan pembangunan jalan sepanjang 56,9 kilometer dengan biayanya saat itu  Rp 3,4 triliun. 

Hingga kini, proyek tersebut belum lagi dilanjutkan. Proyek itu rencananya akan menghubungkan jalan dari Sentul hingga ke istana Cipanas. 

Fauzi mengatakan, sudah saatnya pengerjaan jalur alternatif kembali dipikirkan serius. Sebab, masalah kemacetan di jalur Puncak sudah sangat kronis. Bukan hanya aktivitas masyarakat yang terganggu, tetapi dampaknya juga besar kepada sektor ekonomi. 

"Sudah saatnya kita rencanakan kembali kemungkinan jalur alternatif tersebut. Sebab, masalah macet di lajur Jakarta-Bogor-Cianjur ini sudah sangat lama dan belum ada solusi yang betul-betul bisa mengurai kemacetan," tukasnya.[Fhr]