telusur.co.id - Aktivis Senior Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDIP, Simson Simanjuntak menilai, pernyataan Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono, terkait penilaiannya atas kondisi ekonomi saat ini, yang tertinggal dibandingkan masa pemerintahan SBY, memang benar. Hal tersebut karena berkah meningkatnya harga komoditas global.
"Saat itu bukan murni dari keberhasilan pemerintahan SBY di dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Simson dalam keterangannya, Minggu (9/8/20).
Aktivis 1998 ini mengaku bahwa sepanjang tahu lalu, perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup sulit akibat faktor global. Dimana, defisit perdagangan tercatat yang terparah dalam sejarah.
Tak hanya itu, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) juga melebar di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sedangkan di zaman SBY terjadi commodity boom, yang menyebabkan ekspor membaik, merambat ke sektor lain. Akibatnya, pendapatan juga naik, sehingga berdampak terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga.
Di era Jokowi, nilai tukar rupiah pada tahun lalu sempat mencapai level Rp 15.000 per dolar AS, meski hanya berlangsung selama beberapa menit di pasar spot.
"Belum lagi sejumlah harga komoditas anjlok akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, serta ketidakpastian kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan," tuturnya.
Dan kini, lanjut Simson, diperparah dengan musibah pandemi Covid-19 yang berakibat terhadap krisis dunia. Ujung-ujungnya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BPS juga meyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke II tahun 2020 terkontraksi hingga minus 5,32 %.
Simson menyatakan, pemerintah memang harus memutar otak membuat ekonomi Indonesia stabil di tengah perlambatan ekonomi global dan perang dagang antara AS dengan Cina.
Sebab, situasi global tak pernah bisa diekspektasi, karena selalu berbeda tiap tahunnya. Termasuk adanya musibah pendemi Covid-19 yang datang tanpa ada yang memperkirakannya sebelumnya.
"Semua pemerintahan baru tanpa kecuali pasti mewarisi utang pemerintahan sebelum nya. Bedanya, ada yang bisa mengelolanya hingga produktif pada pertumbuhan ekonomi, melunasi utang pada IMF, menurunkan rasio utang pada PDB dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Dari keterbatasan fisikal akibat beratnya beban subsidi pemerintah terhadap BBM dan kondisi hutang luar negri sepeninggalan pemerintahan SBY, bagi Simson, Jokowi masih mampu melakukan terobosan pembangunan infrastruktur di segala bidang.
Perkembangan infrastruktur Indonesia saat ini termasuk sangat cepat. Dan, daerah terdepan pun juga merasakan dampak dari pembangunan tersebut.
"Itu semua memang tidak terlepas dari usaha Presiden Jokowi dalam memenuhi janjinya pada rakyat untuk memajukan dan memeratakan pembangunan. Lalu coba kita tanya, apa hasil konkrit dan nyata yang bisa dirasakan rakyat dari 10 tahun pemerintahan SBY buah dari pertumbuhan ekonomi yang katanya meroket itu?" tanya Simson.
Ditegaskan Simson, yang dirasakan selama 10 tahun pemerintahan SBY, ialah meninggalkan banyak proyek mangkrak yang menjadi beban pemerintah Jokowi.
"Jadi membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di zaman SBY dengan zaman pemerintahan Jokowi sangat tidak aple to aple. Yang pantas dibandingkan itu harusnya adalah hasil kerja nyatanya, terutama hasil pembangunan yang nyata bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat," tukasnya.[Fhr]
