telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Siti Qomariyah menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kantor Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Senin (8/12/2025).

Kegiatan pengawasan ini menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat, Ketua BPD, Babinsa, Bimaspol, unsur PKK dan posyandu, serta ketua RT dan RW. Melalui forum tersebut, Hj. Siti Qomariyah menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pengawasan ini memastikan anggaran yang turun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar dikerjakan dengan baik dan tepat sasaran. Masyarakat harus merasakan manfaatnya,” ujar Siti Qomariyah.

Ia meminta agar pemerintah desa terus memperkuat sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan agar proses pembangunan yang didanai provinsi dapat dipantau dengan jelas.

“Setiap bantuan memiliki tanggung jawab pelaporan. Ini bukan hanya administrasi, tetapi komitmen moral kepada masyarakat,” tambahnya.

Kepala Desa Babelan Kota, Saidih David, mengapresiasi langkah pengawasan tersebut. Menurutnya, bantuan provinsi selama ini sangat membantu peningkatan layanan dasar masyarakat, terutama infrastruktur, PKK, dan posyandu.

“Kami berterima kasih kepada Bu Dewan. Banyak bantuan yang sudah dirasakan masyarakat. Dengan pengawasan seperti ini, pembangunan desa semakin terarah,” ujarnya.

Pengawasan di Babelan Kota menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, efektif, dan berdampak pada kesejahteraan warga. (VC)