telusur.co.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diminta memberikan perlindungan maksimal terhadap 300.000 warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan. Pangkalnya, ketegangan dengan China kian meningkat menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipe.

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300.000 WNI yang ada di Taiwan, terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata, seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, dalam keterangannya, Sabtu (6/8/22).

Aryani juga meminta Kemlu untuk mematangkan rencana kontingensi guna mengantisipasi perkembangan di Taiwan. Apalagi, terdapat beberapa faktor yang berbeda antara Taiwan dengan negara-negara lainnya. Misalnya, perwakilan Indonesia di Taiwan hanya lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita. Apalagi, jumlah fantastis, 300.000. Itu bukan jumlah yang sedikit. Maka, mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan," ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menerangkan, terdapat sekitar 237.000 pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan dan tersebar di berbagai municipalities. Pun ada yang berangkat tanpa menggunakan skema pengiriman PMI, khususnya yang menjadi anak buah kapal letter of guarantee (ABK LG).

"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka, tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," tuturnya.

Kemlu sebelumnya mengklaim, sekitar 300.000 WNI di Taiwan dalam kondisi aman menyusul kunjungan Nancy Pelosi dan memicu kemarahan China.

"Saat ini, kondisi WNI di Taiwan masih tetap tenang dan aman. Insya Allah, tidak ada eskalasi lebih lanjut," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha.[Fhr]