telusur.co.id - Pengamat Sosial Politik Muslim Arbi mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan untuk mengatasi dan mencegah banjir yang ada di beberapa wilayah, terutama di DKI Jakarta. Pasalnya, Jokowi pernah dua kali berjanji untuk mengatasi banjir Jakarta. Yakni saat masih menjadi wali kota Solo mau mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, dan saat sudah menjadi Gubernur mau mencalonkan sebagai presiden RI.

"Ini saya bukan pro siapa-siapa ya. Tapi yang saya perhatikan adalah, dua kali janji kan masalahnya. Jadi ketika di Solo dan di DKI. Artimya ini kan janji yang diucapkan di depan publik, kan begitu. Itu kan pak Jokowi sendiri berjanji, terlepas dari apapun itu harus dipenuhi," kata Muslim di Jakarta, Jumat (28/2/20).

Menurut Muslim, persoalan Jakarta itu bukan semata-mata tanggung jawab gubernur. Karena Jakarta adalah ibu kota negara. Terlebih, Gubernur Jakarta sebelumnya saat ini sudah jadi presiden. 

"Nah si Presiden itu harus menunaikan janji-janjinya, itu masalahnya. Ini kan bukan persoalan pro anies atau tidak pro anies, tetapi bahwa janji ketika di Solo dan ketika jadi gubernur untuk memberesi macet dan banjir di Jakarta itu harus dipenuhi. Kalau tidak, ini kan yang selalu disalahkan kan gubernur. Padahal ada janji presiden yang lebih besar daripada itu," terangnya.

Selain itu, Muslim mengaku tak setuju jika persoalan banjir ini dikaitkan dengan politik. Karena menurutnya, banjir adalah musibah bencana alam, bukan untuk politik.

"Banjir ya banjir, ga ada urusan dengan politik, menjegal anies, atau pilpres, atau apa. Jadi kita lihat bahwa banjir itu kan persoalan alam, persoalan kemanusiaan, persoalan penataan ibukota. Jadi ga usah menyalahkan siapa-siapa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia kembali mengingatkan agar Jokowi jangan lepas tangan dan lepad tanggung jawab dari Jakarta karena ibu kota mau pindah. Dia juga meminta Jokowi turun tangan dan memberikan pernyataan untuk menenangkan masyarakat.

"Jangan jadi isu yang saling serang menyerang. Jokowi harus berpendapat, menyampaikan pernyataan. Bagaimanapun kan dia kepala negara, kepala pemerintahan, jadi gak bisa lepas badan seperti itu melihat rakyat saling cakar-cakaran," ucapnya.

"Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu harus memberikan statement, stop berpolemik tentang banjir. Saya sebagai kepala negara yang pernah berjanji (mengatasi banjir) bertanggung jawab, bekerja sama bagaimana kita benahi itu," pungkasnya. [Tp]