telusur.co.id - Pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, hingga kini belum juga terlaksana. Konon, informasinya Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja tengah galau untuk menentukan pilihan, siapa yang cocok mendampingi dia.
Menurut tokoh masyarakat Cikarang, Kyai Soleh Jaelani, masih banyak yang harus diselesaikan terkait pemilihan Cawabup sisa masa jabatan 2017-2022 tersebut yakni: rekomendasi masih berjalan di partai masing-masing.
Bahkan kata dia, koalisi partai sampai saat ini belum sepakat menentukan calon pilihannya, seperti Prtai Nasdem, Hanura, PAN dan Partai Golkar, karena masing-masing partai memiliki calon masing-masing.
Di antaranya: Partai Golkar dan PAN mengusulkan Ahmad Marjuki dan Tuti Yasin, Partai Nasdem mengusulkan Rohim Mintareja (mantan Wakil Bupati Bekasi) dan Partai Hanura mengusulkan Dadan Setiawan.
"Enggak mungkin kan rekomendasi Cawabup ada dua atau tiga, makanya rekomendasi harus ada kesepakatan partai koalisi," katanya kepada wartawan di kantor MUI Kabupaten Bekasi, kemarin.
Selain itu, lanjut dia, pendaftaran 18 orang Cawabup yang pernah dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
"16 dari 18 orang yang mendaftar, hingga saat ini masih menunggu kepastian dan kelanjutan proses pemilihan cawabup yang dilakukan Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat saat itu," ungkapnya.
Masih kata Kyai Soleh yang kini menjabat Sekretaris MUI Kabupaten Bekasi, saat ini Ketua Definitif DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi sudah dijabat oleh Eka Supria Atmaja.
Bahkan, informasi yang diterima dirinya, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, sudah melayangkan surat ke DPP Partai Golkar untuk mempertanyakan terkait rekomendasi yang diusulkan itu siapa. "Tapi sampai saat ini belum ada jawaban," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, kalau prosesnya belum bersepakat, berarti DPRD Kabupaten Bekasi jangan memaksakan kehendak untuk segera ditetapkan menjadi dua nama.
Menurut dia, belum adanya rekomendasi cawabup tersebut membuat Bupati Eka Supria Atmaja menjadi galau, dan saat ini dia hanya 'wait end see' menunggu keputusan hingga mengerucut dua nama cawabup.
"Ingat, ini bukan Pilkada tapi hanya untuk mengisi kekosongan wakil bupati. Kalau ini terus berlanjut, Kami selaku warga dan pengurus MUI Kabupaten Bekasi berpesan agar Bupati Bekasi segera move on, meskipun belum ada wabup yang mendampinginya," tandasnya.
Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi ini, masyarakat Kabupaten Bekasi tidak mau hal ini menjadi bancakan para elit politik.
"Kami menginginkan pemilihan cawabup berjalan normatif, kesepakatan dengan partai pendukung tetap solid demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi bukan kepentingan pribadi atau kelompok yang menghasilkan masyarakat Kabupaten Bekasi damai, aman, nyaman dan kondusif," imbuhnya. [Sbk]
Laporan :Sonson Syaepullah
