telusur.co.id - Wakil Ketua Steering Committee (SC) di Muktamar PPP ke-9 Syaifullah Tamliha angkat bicara terkait beredarnya berita dan atau foto kegiatan konsolidasi internal partai Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ke berbagai daerah. 

Syaifullah mengklarifikasi hal tersebut. Dia mengatakan, penggunaan pesawat pribadi tersebut tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas

Dia mengatakan, konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang muktamar PPP ke-9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak insya Allah tanggal 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan.

"Padatnya kegiatan Pak Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitas Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai," kata Syaifullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Jumat (30/10/20). 

Menurutnya, pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Suharso Monoarfa.

"Perlu kami klarifikasi, bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Sdr Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP," ujarnya.

Sebelumnya, beredar di grup whatsapp foto Suharso dan DPP turun dari pesawat pribadi berkunjung ke Medan dan Aceh menggunakan pesawat jet pribadi. 

Di dalam foto itu, Suharso Monoarfa dan Sekjen PPP Arsul Sani sedang disambut oleh pengurus PPP daerah dan diberikan slempang hijau.

Nizar Dahlan, yang disebut Anggota Majelis Pakar PPP,  mengkritik sikap Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang melakukan roadshow ke daerah-daerah menggunakan private jet.

"Ini Plt Ketua umum PPP menyewa pesawat jet pribadi ke Medan dan Aceh urusan Partai, dari mana uangnya? Harus dijelaskan," ujar Nizar, mempertanyakan, Kamis (29/10/20). [Tp]