Oleh: Jan Prince Permata

Pegiat di Yayasan Kekal Berdikari, Kandidat Doktor Perbanas Institute

Indonesia memasuki awal September 2026 dengan paradoks pangan yang semakin jelas. Cadangan beras pemerintah berada pada posisi sangat kuat dan produksi nasional relatif terjaga. Namun, kelimpahan stok belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi harga yang lebih ringan bagi konsumen. Di sinilah swasembada menghadapi ujian berikutnya: bukan hanya memproduksi dan menyimpan beras, tetapi memastikan beras tersedia dengan harga yang wajar dari sawah hingga meja makan.

Pada 3 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menyebut stok beras di gudang Bulog sekitar 5,1 juta ton. Posisi ini memberi bantalan yang sangat kuat di tengah musim kemarau dan El Niño. Namun, data harga memperlihatkan bahwa besarnya cadangan tidak otomatis menurunkan harga di pasar.

BPS mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 masih meningkat. Beras premium mencapai Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan Juli dan 10,07 persen dibandingkan Agustus tahun lalu. Beras medium berada di Rp13.897 per kilogram, naik 1,48 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, rata-rata harga beras di penggilingan mencapai Rp14.213 per kilogram.

Kenaikan tidak berhenti di penggilingan. Rata-rata harga di tingkat grosir pada Agustus mencapai sekitar Rp14.901 per kilogram, sedangkan di tingkat eceran Rp15.641 per kilogram. Harga eceran masih naik 0,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 2,77 persen secara tahunan. Dengan kata lain, tekanan harga memang mulai lebih terkendali dibandingkan tahun lalu, tetapi konsumen belum sepenuhnya merasakan manfaat dari stok yang sangat besar.

Paradoks inilah yang perlu menjadi pusat perhatian kebijakan pangan. Swasembada tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan beras dalam jumlah besar. Ia harus menghubungkan lima hal sekaligus: produksi yang tinggi, cadangan yang kuat, distribusi yang efisien, harga yang layak bagi petani, dan keterjangkauan bagi konsumen.

Dari sisi petani, perkembangan terakhir cukup positif. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19, naik 1,05 persen dibandingkan Juli. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga mencapai 133,33. Bahkan Bapanas menyebut NTP Agustus merupakan level tertinggi sejak BPS menggunakan tahun dasar 2018. Ini memberi sinyal bahwa daya tukar petani secara agregat membaik.

Capaian itu harus dijaga. Kebijakan pangan tidak boleh kembali terjebak pada pilihan lama: menekan harga beras agar murah bagi konsumen dengan mengorbankan petani, atau menjaga harga gabah tinggi tetapi membiarkan beras terlalu mahal ketika sampai kepada masyarakat. Tantangannya justru menemukan titik keseimbangan yang membuat produsen dan konsumen sama-sama terlindungi.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan intervensi dalam skala besar. Badan Pangan Nasional pada 2 September mencatat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sejak awal tahun hingga akhir Agustus mendekati 1,9 juta ton. Di dalamnya termasuk realisasi SPHP sekitar 952 ribu ton, bantuan pangan tahap pertama sekitar 663 ribu ton, serta penyaluran tahap kedua yang telah berjalan lebih dari 207 ribu ton, selain kebutuhan bencana dan golongan anggaran.

Intervensi tersebut mulai menahan tekanan. Inflasi beras secara tahunan pada Agustus tercatat 2,77 persen, turun dari 3,10 persen pada Juli dan jauh di bawah 4,24 persen pada Agustus 2025. Namun, pada saat yang sama harga rata-rata beras tetap bergerak naik. Ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya diukur dari melandainya laju inflasi; tingkat harga yang dibayar masyarakat juga harus diperhatikan.

Ketika gudang penuh tetapi harga konsumen masih tinggi, persoalan pangan tidak lagi dapat dibaca semata-mata sebagai soal produksi. Pemerintah perlu membedah keseluruhan rantai pasok: harga gabah, biaya pengeringan dan penggilingan, kualitas beras, biaya transportasi, struktur pasar, margin perdagangan, disparitas antarwilayah, serta efektivitas distribusi beras pemerintah.

Karena itu, peran Bulog menjadi semakin strategis. Ukuran keberhasilan Bulog bukan hanya berapa juta ton beras yang mampu diserap dan disimpan, tetapi seberapa cepat dan tepat cadangan tersebut dapat masuk ke pasar ketika dibutuhkan. Stok yang besar harus menjadi instrumen stabilisasi yang hidup, bukan sekadar angka yang kuat di gudang.

El Niño Sudah Hadir

Ada perubahan penting dibandingkan ketika tulisan ini pertama kali disusun. El Niño kini bukan lagi sekadar ancaman di depan mata. Analisis BMKG pada 2 September 2026 menunjukkan indeks ENSO rata-rata Juni–Juli–Agustus berada di sekitar 2,2, yang menandakan El Niño dengan intensitas sangat kuat. Nilai anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 pada Agustus juga berada pada level tinggi. Pada awal September, kondisi panas dan kering masih mendominasi banyak wilayah Indonesia.

Fakta ini membuat stok besar Bulog semakin penting, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada persediaan hari ini. Cadangan 5,1 juta ton adalah pertahanan jangka pendek. Air, luas tanam, produktivitas, dan keberlanjutan musim tanam adalah pertahanan untuk enam bulan dan satu tahun ke depan.

Risiko kekeringan tidak selalu langsung muncul sebagai gagal panen. Tekanan dapat dimulai dari berkurangnya ketersediaan air, mundurnya waktu tanam, menyusutnya luas tanam, naiknya biaya pompanisasi, hingga bergesernya jadwal panen. Jika terjadi bersamaan di banyak sentra produksi, pengaruhnya terhadap pasokan dan harga baru dapat terasa beberapa bulan kemudian.

Karena itu, pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi, embung, sumur dangkal, benih tahan kekeringan, pupuk, dan teknologi hemat air harus diperlakukan sebagai satu ekosistem mitigasi. Informasi iklim BMKG pun perlu diterjemahkan menjadi keputusan operasional di tingkat petani: kapan waktu tanam yang paling aman, varietas apa yang dipilih, berapa ketersediaan air, dan komoditas apa yang paling sesuai dengan kondisi setempat.

Pada saat bersamaan, diversifikasi pangan perlu memperoleh tempat lebih serius. Ketahanan pangan Indonesia terlalu lama identik dengan beras. Jagung, singkong, sagu, sorgum, dan berbagai pangan lokal dapat menjadi bagian dari strategi membagi risiko ketika perubahan iklim makin ekstrem. Diversifikasi bukan berarti meninggalkan beras, melainkan mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada satu komoditas.

Indonesia tidak perlu menghadapi El Niño dengan kepanikan. Kita memasuki periode ini dengan modal yang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tahun lalu: stok besar, produksi yang relatif tinggi, instrumen stabilisasi tersedia, dan posisi petani secara agregat membaik. Tetapi modal tersebut hanya bernilai jika dikelola secara tepat, terutama dalam menjaga air, produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga.

Swasembada yang matang bukan hanya cerita tentang berapa juta ton beras diproduksi dan disimpan. Ukurannya adalah apakah petani tetap memperoleh imbal hasil yang layak, konsumen mendapatkan beras dengan harga terjangkau, distribusi bekerja efisien, dan produksi mampu bertahan ketika iklim berubah. Jika empat hal itu dapat dijaga sekaligus, kelimpahan stok benar-benar menjadi kekuatan pangan: kokoh di gudang, menguntungkan di sawah, dan terjangkau di meja makan.