telusur.co.id - Sejumlah elemen supir angkot yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta Utara melakukan aksi demontrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/5/24). Ratusan supir angkot Jakarta Utara itu menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkhusus Dinas Perhubungan DKI untuk segera menerapkan Surat Keterangan (SK) 2019 tentang Peremajaan angkot.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 para supir angkot itu dijanjikan oleh Dishub DKI untuk bergabung dengan sistem tarif Jaklingko dan meremajakan armadanya menjadi Mikrotrans

Perwakilan supir angkot Jakarta Utara Waridin mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapati janji tersebut. Namun yang terjadi, TransJakarta malah membuka layanan rute baru 10M yaitu Pulo Gadung - Wali Kota Jakarta Utara.

"Kami punya mobil ini bukan sekonyong-konyong Gubernur kasih armada, kami kredit, kredit itu ada DP-nya, kami cari kesana kemari. Akhirnya apa yang terjadi sampai hari ini 4 jalur JakLingko itu tidak berjalan," kata Waridin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/5/24).

"Itu artinya kan menzolimi kita, SK yang sudah dibuat kenapa bukan yang ada SK-nya, tapi malah jalur baru yang dilakukan itu," sambung dia.

Waridin pun berharap agar Pemprov DKI bisa segera mengaplikasikan supir angkot Jakarta Utara untuk bergabung ke dalam manajemen TransJakarta dengan mengaktifkan Mikrotrans rute JAK111, JAK114, JAK116, dan JAK119.

Jika pun hal itu tidak segera diterapkan, mereka berjanji akan kembali menggeruduk Gedung Balai Kota DKI Jakarta dan mengajak supir angkot dari lima wilayah Jakarta lainnya.

"Kita akan kerahkan semua yang ada yang kami miliki di Jakarta Utara dan sangat mungkin kita juga mengajak wilayah-wilayah lain," kata Waridin.

"Di DKI ini kan ada sekitar 6 ribuan armada. kalau itu kemudian rasa kesetiakawanan wilayah lain merasa senasib sepenanggungan dengan kita di Jakarta Utara, tentu mereka akan ikut," imbuhnya. [Fhr]