telusur.co.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammdiyah Abdul Mu'ti  mengatakan, pihaknya tidak ikut serta dalam rencana sejumlah organisasi Islam yang akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta dengan mengepung Istana, Selasa (13/10/2020) besok.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa," kata Mu'ti di Jakarta, Senin (12/10/20).

Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah saat ini lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.

Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," kata dia

Kendati demikian, Muhammadiyah menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Karena itu, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme).

Kemudian, aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan.

Muhammadiyah, kata dia, akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," pungkasnya.[Fhr]