telusur.co.id - Puluhan warga utusan dari berbagai dusun mendatangi kantor Kepala Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) karena tidak puas dengan adanya bantuan untuk warga yang terdampak covid-19.

Adapun aksi yang dilakukan warga yaitu meminta penjelasan terkait pendataan warga penerima bantuan sosial. Tidak hanya itu, warga juga meminta dan menuntut laporan penggunaan dana desa.

Sunardi Lubis, salah satu warga Desa Kayu Besar menegaskan, tuntutan masyarakat agar Kepala Desa transparan dalam mengelola anggaran desa.

“Keluhan warga adalah masalah pendanaan desa yang tidak transparan dari tahun 2017 sampai 2020. Semua proyek yang ada di desa ini tidak ada RAPnya atau plank pendanaannya,” kata Sunardi Lubis.

Selain itu lanjut Sunardi, penyaluran BLT, menurut warga tidak merata. Contohnya kepala dusun dapat, orang yang susah tidak dapat, orang yang punya sawah luas dapat. “Kalau tidak digubris kemungkinan akan ada demo yang lebih besar lagi," tegasnya.

Sementara itu Kepala Desa Kayu Besar Masry Ady menjelaskan, kedatangan warga Desa Kayu Besar hanya didasari ketidakpuasan masalah bantuan dari pemerintah tentang penyaluran dana covid-19 ini.

"Jadi kita menyalurkan BLT dana desa 30 persen sesuai estimasi dari pemerintah pusat untuk 148 KK dan sudah kita salurkan semua. Kalau tuntutan masyarakat ini meminta dokumen-dokumen APB-Des silahkan ke pengajuan KIP, disana akan ada prosesnya," kata dia.

"Jadi kalau semua masyarakat yang tidak berkepentingan memegang APB-Des, itukan tidak relevan, bisa saja disalahgunakan kemana-mana,” kata kades.

Terkait kepala dusun yang menerima bantuan, kades menjelaskan bahwa bantuan yang diterima kadus berasal dari PKH dan Rastra bukan dari BLT dana desa. "Kita sudah memohon PKH dan Rastra untuk dihapus namun sampai sekarang belum dihapus," jelas Kades.