telusur.co.id - Aktivis Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Yogie T Wardhana mengatakan dirinya tidak yakin Erick Thohir terlibat bermain bisnis tes PCR seperti yang dituduhkan, sebab ia menilai sosok Erick memiliki integritas.

“Saya tidak yakin Pak Erick Thohir terlibat seperti yang dituduhkan, sampai hari ini saya percaya beliau memiliki integritas,” kata Yogie, Sabtu (6/11/21).

Untuk membuktikan tuduhan tersebut, Yogie mendukung agar kasus tersebut diungkap secara terang benderang supaya tidak terjadi fitnah.

“Namun, saya juga mendukung masalah ini dibuka selebar-lebarnya agar terang benderang tidak ada fitnah di kemudian hari.” Imbuhnya.

Yogie meminta, para pihak yang menuding Erick Thohir dan sejumlah nama tidak sekedar menggiring opini kepada masyarakat, tapi harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

“Silahkan saja masalah ini dibuka secara terang benderang, yang penting jangan menggiring opini bahwa nama-nama yang disebut seolah terlibat dalam rangkaian ‘mafia’ PCR,” tegasnya.

Sementara itu, secara terpisah Sekjen Barikade 98 Arif Rahman menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu terkait polemik test PCR yang berujung pada reshuffle kabinet.

Menurut Arif, isu tersebut digulirkan kental dengan nuansa politik di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Saya melihat isu ini semata-mata digulirkan untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle kabinet,” ujar Arif dalam keterangannya, Sabtu (6/11/21).

Arif menyatakan isu tersebut tidak memiliki basis fakta yang kuat, hanya digunakan untuk kepentingan mendorong wacana pergantian kabinet,

“Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya basis fakta. Namun, disajikan dengan bahasa yang mencekam," bebernya.

Arif meyakini jika isu terkait test PCR menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Padahal, menurutnya baik Erick maupun Luhut tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing - masing.

Bahkan Erick Thohir telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai Menteri.

"Penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi di Kemenkes,” tuntasnya. [Tp]