telusur.co.id - Pengamat politik Wempy Hadir menanggapi pernyataan Kerua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mengatakan Indonesia di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Wempy menyebut perbandingan itu tidak apple to apple karena kondisinya berbeda. Ibas membandingkan situasi normal pemerintahan SBY dengan kondisi saat ini dimana Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Apalagi, saat ini seluruh dunia merasakan kesulitan. Ekonomi dunia turun drastis, bahkan di beberapa negara maju juga menghadapi persoalan yang sama akibat pandemi.
"Perbandingan itu tidak apple to apple, karena zaman SBY dengan zaman Jokowi saat ini jauh berbeda. Situasi normal dan tidak normal. Gak makes sense, gak masuk akal untuk dibandingkan," kata Wempy kepada wartawan, Sabtu (8/8/20).
Menurut Wempy, jika ingin membandingkan kepemimpinan ayahnya dengan pemerintahan Jokowi saat ini, maka harusnya yang jadi bahan perbandingan periode pertama Jokowi.
"Mestinya dia membandingkan situasi normal Jokowi periode pertama dengan situasi normal zaman SBY," ucap Direktur Indopolling Network itu.
Karenanya, ia menilai putra bungsu SBY itu salah kaprah dalam melakukan perbandingan. Sebab, lanjutnya, jika dibadingkan dalam situasi normal, maka pemerintahan Jokowi jauh lebih baik dari pemerintahan SBY.
"Saya kira Ibas salah kaprah ya. Mengapa salah kaprah? Karena pemerintahan SBY itu jauh lebih buruk dari pemerintahan Jokowi," terang dia.
Wempy mencontohkan, keburukan di era pemerintahan SBY, seperti masalah korupsi yang dilakukan oleh sejumlah elit Demokrat yang merupakan partai penguasa, kemudian soal skandal pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), hingga mangkraknya pembangunan infrastruktur era SBY.
Sebelumnya, Ibas menyebut, begitu banyak tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti pandemi Covid-19, tantangan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi dan hak-hak sipil.
Menurut Ibas, tantangan itu ditambah lagi pembahasan regulasi yang belum rampung seperti Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta RUU Pemilu dan RUU Pilkada.
Padahal, lanjut Ibas, dalam situasi dan kondisi bangsa saat ini, yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian, bukan janji.
"Rakyat perlu kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji,” kata Ibas di hadapan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/8/20).
Ibas mengungkapkan, kepastian, kepercayaan dan keyakinan itu pernah diwujudkan saat SBY menjabat sebagai Presiden pada 2004-2014. Menurutnya, ketika SBY mempimpin, kondisi perekonomian Indonesia pernah terus meningkat. Bahkan, persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di era SBY terjaga.
"Alhamdulillah, kita pernah membuat itu. Ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga,
"Pendapatan rakyat naik dan lain-lain yang too few too mention, termasuk tentang presentase kemiskinan dan pengangguran yang menurun," ungkap Ibas.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, Partai Demokrat hadir untuk negara. Ia mengklaim Demokrat hadir sebagai partai yang bisa mencegah negara ini masuk jurang.
"Ada negara sukses dan berhasil, sesungguhnya Demokrat justru hadir memberikan koreksi dan kritik dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang. Kita ingin agar Demokrat menjadi partai yang cerdas dan tepat dalam berpikir," ucap Ibas.
"Ketika benar kita katakan benar, ketika tidak kita katakan tidak. biar ruang demokrasi ini tetap terjaga, jadikanlah Partai Demokrat tetap hadir agar demokrasi kita lebih berwarna dan terjaga," pungkasnya. [Tp]
