telusur.co.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan kekuasaan saat ini seperti di zaman Orde Baru.
Nusron menegaskan, pihaknya menghormati Megawati sebagai putri dari Proklamator Lemerdekaan Indonesia Bung Karno dan juga senagai presiden keima RI.
Nusron mengungkapkan, kekuasaan hari ini dibentuk oleh Megawati sendiri selama 10 tahun.
“Karena Jokowi itu pada Pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP, didukung rame-rame termasuk kami. Lalu tahun 2019 diusung oleh PDIP juga,” kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/23).
Nusron balik mempertanyakan, jika kekuasaan saat ini seperti Orde Baru, siapa, apa ciri-ciri dan tanda-tanda dari kekuasaan Orde Baru itu.
“Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada,” tegajsnya.
Di era Jokowi, kata Nusron, kekuasaan terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomian dari Golkar, Menpan RB dari PDIP, dan menteri-menteri lainnya.
“Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa lakukan adalah Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari partai tertentu,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Nusron, mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga sosial, perlindungan sosial seperti Pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Hal itu, kata Nusron, hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial.
“Dan Kementerian Sosial tersentralisasi oleh partai tertentu,” ucap Politikus Golkar itu.
Lalu, tambah dia, yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas.
“Yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu,” ujarnya.
Selain itu, salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen negara dipakai untuk kepentingan menakut-nakuti orang membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu.
“Dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi,” katanya.
Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai,” pungkasnya. [Tp]
