telusur.co.id - Pihak Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg) mengaku belum menerima pemberitahuan apapun dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

"Terus terang kaitannya dengan proyek revitalisasi monas itu kami tidak menerima surat," kata Mensesneg Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/20).

Oleh karena itu, kata Pratikno, beberapa hari yang lalu pihaknya sudah menyampaikan surat ke Gubernur DKI bahwa ini ada proses yang tidak dipenuhi.

Pratikno menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait sudah memiliki Tim Pengarah mengenai revitalisasi Monas terkait rencana penempatan stasiun MRT di Monas. Menurutnya, tim tersebut sudah bekerja dengan baik dalam menindaklanjuti permintaan Gubernur DKI Jakarta mengenai MRT.

"Sebetulnya belakangan ini telah dibentuk Komisi Pengarah yang membahas mengenai MRT. Jadi Gubernur DKI mengajukan permintaan persetujuan untuk penempatan stasiun MRT di kawasan Monas dan kita sudah bahas cukup detil melibatkan banyak pihak, karena di anggota Dewan Pengarah itu kan Mensesneg sebagai Ketua, Gubernur DKI sebagai Sekretaris, anggotanya ada Menteri PUPR, Menteri Pariwisata (Menpar), Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," paparnya.

Diungkapkannya, bahwa pihaknya dijanjikan akan diberikan surat pemberitahuan yang akan ditujukan kepada Komisi Pengarah. Namun hingga kini surat tersebut tak kunjung sampai ke mejanya.

"Sambil menunggu surat, kita juga sudah mengundang beberapa pihak, satu adalah para expert di bidang planing DKI, ahli lingkungan, heritage lain-lain, juga menteri," ucapnya.

Begitu surat tersebut diterima Komisi Pengarah, ujar dia, selanjutnya Komisi Pengarah akan segera melakukan rapat untuk membahas rencana revitalisasi Monas.

"Jadi begitu surat itu diterima oleh Komisi Pengarah, tentu saja Komisi Pengarah akan melakukan rapat. Kami merespon isu yang muncul ke publik, walaupun surat memang belum diterima oleh komisi pengarah," pungkasnya. [Tp]