telusur.co.id - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti kasus pengiriman paket berisi bangkai kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus tanpa kepala ke kantor media massa.

Menurutnya, yang seharusnya tersinggung dan marah atas kejadian ini adalah negara mengingat pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. 

"Seharusnya yang tersinggung dan marah terhadap kiriman ini ya negara," ungkap Hensa kepada wartawan.

"Alasannya sederhana, mengirim bangkai adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan Pancasila," lanjutnya.

Oleh karena itu, Hensa berpendapat bahwa aparat negara harus segera bertindak mengusut kasus ini tanpa menunggu laporan dari pihak media.

"Tanpa menunggu laporan dari sang media, aparat negara langsung bergerak mengusut kasus ini dan menemukan pelakunya sebelum bangkai-bangkai ini dimakan belatung," ujar Hensa.

Hensa juga menyinggung isu pembungkaman pers terkait peristiwa ini. Ia menilai bahwa kasus semacam ini bisa menjadi bentuk intimidasi yang mengancam kebebasan pers.

"Pers kan merupakan pilar ke-4 demokrasi, seharusnya negara pun melindungi keberadaan pers sebagai pihak yang berperan sebagai check and balances, jangan diintimidasi apalagi dengan teror sejenis itu (pengiriman bangkai tikus dan kepala babi)," kata Hensa.

Lebih lanjut, Hensa menanggapi pernyataan Hasan Nasbi yang menyebut bahwa kepala babi cukup dimasak saja.

Ia mengkritik keras pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai contoh buruknya komunikasi pejabat publik.

"Ini menunjukkan betapa rendahnya sensitivitas pejabat dalam berkomunikasi. Alih-alih merespons serius, malah memberikan tanggapan yang tidak substantif," ujarnya.

Pernyataan Hensa ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta komunikasi pejabat pemerintah diperbaiki.

Ia menegaskan bahwa komunikasi pejabat yang buruk ini sudah tidak bisa dibantah dengan adanya pernyataan presiden tersebut.

"Pernyataan presiden itu sudah jelas menandakan komunikasi pemerintah ke rakyat memang buruk, masa mau dibantah?" kata Hensa.

Ia menegaskan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi masalah nyata yang perlu segera diatasi.

Hensa mendukung arahan Prabowo tersebut. Ia menekankan bahwa perbaikan komunikasi pejabat publik bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak

"Pejabat harus belajar menyampaikan pesan yang jelas, sensitif, dan sesuai dengan konteks, agar kepercayaan rakyat tidak semakin terkikis," pungkasnya. [ham]