telusur.co.id - Dalam melakukan tes wawasan kebangsaan terkait alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melibatkan sejumlah lembaga intelijen.

Adapun lembaga yang dilibatkan yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (AD) Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/21).

Ghufron menjelaskan lima instansi pelaksana asesmen pegawai KPK bersama BKN terbagi dalam tiga kelompok peran. Dinas Psikologi TNI AD dan BAIS TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas.

"Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan dalam pelaksanaan profiling," ujarnya.

Kemudian, lanjut Ghufron, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

"BKN bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI AD dan Dinas Psikologi TNI AD menjadi tim observer hasil asesmen pegawai KPK," terang dia.

Sebelumnya dikabarkan, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. [Tp]