telusur.co.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) akan menggeruduk 10 Kantor BPJS Ketenagakerjaan menyusul adanya dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 20 triliun, Rabu (17/2/21). 

"Aksi akan dilakukan selama 2 (dua) jam dari pukul 10.00 – 12.00 WIB," kata Presiden KPSI Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (17/2/21).

Adapun 10 Kantor BPJS Ketenagakerjaan itu, selain di Jakarta, yaitu Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Banten (Serang), Jawa Timur (Surabaya), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kepulauan Riau (Batam), Aceh (Banda Aceh), Makassar, hingga Gorontalo, bertempat di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan

Besoknya, KPSI menggelar aksi ke Kantor Kejaksaan Agung. "Dalam aksi nanti, kami meminta Kejaksaan Agung untuk terus melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Sekecil apapuin kalau ada temuan, harus dibawa ke persidangan,” kata Said.

“Jangan hentikan penyidikan hanya dengan kalimat ini adalah resiko bisnis,” sambungnya. 

Apalagi, kerugian di BPJS Ketenagakerjaan terjadi selama 3 tahun. Menurut dia, ini bukan sekedar salah kelola, karena mana mungkin selama tiga tahun berurut-turut kesalahan dibiarkan?

KSPI, kata Said, sudah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung agar sungguh-sungguh dalam menangani kasus ini. Surat juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo. 

“Kami percaya Presiden Jokowi akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain itu, KSPI meminta pihak terkait memanggil para direksi dan lembaga investasi untuk menggali keterangan. Termasuk mencekal para Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bepergian ke luar negeri.

KSPI juga meminta direksi untuk menghentikan dulu retorika tentang indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, supaya tidak menjadi polemik yang semakin berkepanjangan.

“Kalau disebutkan dana buruh aman, pasti aman. Karena dana yang dikeloa BPJS cukup besar. Karena setiap bulan dana buruh masuk. Sehingga kalau ada dugaan korupsi sebesar 20 T memang kecil jika dibandingkan dengan dana BPJS yang mencapai 500 T. Sehingga tidak akan mengganggu keuangan secara keseluruhan,” katanya. 

“Tetapi yang kita persoalkan adalah adanya potensi kerugian sebesar 20 T di BPJS Ketenagakerjaan. Buruh pasti akan bereaksi, karena ada uang mereka di sana,” pungkasnya.[Fhr]