telusur.co.id - Jadi Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama 2019-2023 mencatatkan nilai transaksi misi dagang baik dalam dan luar negeri sebesar Rp 11,47 triliun.
Lebih detilnya, transaksi misi dagang dalam negeri mencatatkan nilai Rp 10,17 trilun dengan jumlah transaksi 1.641 kali. Sementara misi dagang luar negeri yang digelar mulai tahun 2022 digelar di empat negara yaitu Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, dan Hong Kong.
Misi dagang luar negeri tersebut mencatatkan nilai Rp 1,3 triliun dengan jumlah 39 transaksi. Dengan beberapa komoditi antara lain, sambal lauk, kacang hijau, fozen ayam/bebek, bumbu, rempah rempah, mie kering, kopi, minyak goreng, alpokat, manggis, kacang mete, aneka kripik buah, bakso, frozen fish, kelapa dan sarang burung walet.
Dengan capaian transaksi tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan ini merupakan upaya nyata wujudkan penguatan pasar berbagai komoditas asal Jatim. Yang mana, ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim.
“Misalnya saat terjadi kelangkaan beras. Kita bisa support wilayah yang memang membutuhkan beras karena Jatim berasnya surplus. Begitu pula sebaliknya, ini jadi kesempatan kami untuk saling melengkapi komoditi dengan wilayah lainnya,” terangnya. Jumat, (05/1/2024).
Khofifah menambahkan, misi dagang ini juga merupakan salah satu cara menjalin kerja sama yang efektif. Karena di sini, para trader bisa langsung bertemu dengan buyer. Mereka dapat mengenalkan produknya hingga menjalin kerja sama.
“Kegiatan ini untuk memfasilitasi upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan melalui kesepakatan bisnis. Selain itu, juga sebagai sarana untuk memasarkan dan memperluas jaringan pasar produk unggulan Jawa Timur dalam upaya peningkatan kerjasama strategis di sektor industri, perdagangan, dan investasi,” sebut mantan Mensos RI ini.
Tak hanya itu, Khofifah menjelaskan, misi dagang merupakan sebuah upaya untuk menemukenali keunggulan kompetitif dan komparatif dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Terlebih, pasar dalam negeri merupakan pasar yang sangat besar, yang mana 270 juta masyarakat Indonesia adalah market yang luar biasa.
"Ekspor ke luar negeri memang penting, namun Jawa Timur terus menguatkan perdagangan antarpulau dan provinsi se-Indonesia dengan jumlah market yang besar,” beber Ketum PP Muslimat NU ini.
Khofifah berharap kerjasama perdagangan yang ada pada misi dagang selama ini akan terus berjalan meski misi dagang telah berakhir. Ia mengibaratkan seperti menabuh genderang setelah itu antara trader dan buyer akan melakukan proses transaksi masing-masing.
"Misi dagang Jatim dengan provinsi lain ini juga sekaligus untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui Program peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," tegasnya.
Dalam setiap kegiatan Misi Dagang ini, terang Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya bermitra dengan pemerintah provinsi mitra dagang, tetapi juga melibatkan organisasi dan pelaku usaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) serta para pelaku usaha dari Provinsi Mitra.
“Bahkan kami juga mengajak Raka Raki Jawa Timur untuk menampilkan karya wastra khas Jatim agar diketahui oleh masyarakat luas,” bebernya.
“Itulah yang coba kami kenalkan. Bahwa selain komoditi yang bisa jadi substisusi kebutuhan di wilayah lain, ada juga karya seperti wastra dan seni lainnya hingga wisata iconic di Jatim,” ujar Khofifah.
Pemprov Jawa Timur menyampaikan terimakasih kepada semua kepala daerah yang telah menyiapkan forum mitra dagang. Juga Kadin, IWAPI serta HIPMI antar Provinsi, pelaku UMKM antar provinsi dan semua pihak yang terlibat dalam pergerakan misi dagang sehingga memberikan produktivitas secara timbal balik. (ari)
Transaksi Misi Dagang Jatim Capai Rp 11,47 Triliun, Khofifah: Wujud Nyata Penguatan Produk Asal Jatim
Flyer Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tentang Transaksi Misi Dagang Jatim 2019-2023 tembus Rp 11,47 triliun