telusur.co.id - Sikap kritis BEM UI kepada Presiden Joko Widodo yang berujung pada pemanggilan rektorat, menjadi pertanyaan bagi publik. Karena, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat seharusnya dilindungi. 

Intelektual Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abhsar Abdalla, lewat akun Twitternya, menyinggung kritikan "King of Lip Service" ala BEM UI dengan periode jabatan presiden. 

Seperti diketahui, publik tanah air juga sedang dihadapkan dengan isu presiden tiga periode yang menyasar kepada Presiden Jokowi.

"Baru dua periode saja, ada mahasiswa 'nyindir' pemerintah langsung dipanggil rektor. Apalagi tiga periode. Njuk terus gimana rupa negeri ini di masa depan? Sedih ya," kritik Ulil di akun twitternya, Senin (28/6/21).

Ulil menyendir, di era demokrasi saat ini lebih baik menikmati musik dangdut dibanding bersikap kritis kepada pemerintah.

"Wis, ndangdutan saja, nek ngritik saja ndak boleh, cung. Ikut mazhabnya cah nom kae," tulisnya.

Menurut Ulil, sebenernya menanam demokrasi mudah, karena tinggal bikin partai, adakan pemilu, selesai semuanya. Demokrasi pun tegak. 

Namun, yang susah ialah menanam cara berpikir yang menghargai kebebasan. Sebab, inilah fondasi demokrasi. Begitu cara bepikir hilang, demokrasi tinggal prosedur saja, tanpa roh.

"Dan INI terjadi di kampus kuning lho. Atau justru karena kampus kuning ya, sehingga menjadi target khusus untuk 'dikontro?' Kalau kampus hijau, merah, coklat, ungu, biru, jingga, dll sih mungkin ngga terlalu diperhatikan ya. Mungkin," sindirnya.[Fhr]