telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan investasi dan dunia usaha merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun di Indonesia, pasca reformasi minat investor baik domestik maupun asing masih terhambat oleh berbagai faktor. Semisal, korupsi yang terus meningkat yang hari ini tengah diperangi oleh Presiden Prabowo Subianto, regulasi yang kerap berubah-ubah, biaya politik yang semakin tinggi atas pilihan sistem pemilihan langsung, mulai dari Pilkades, Pilkada (bupati/walikota/gubernur), Pileg, Pilpres hingga penguasaan ekonomi oleh segelintir orang/kelompok (oligarki). Lalu, keberadaan oknum dari organisasi massa (ormas) yang nakal, rendahnya akses pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai, serta birokrasi yang rumit. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan agar Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Faktor-faktor penghambat investasi di Indonesia perlu segera diatasi untuk menarik minat para investor. Stabilitas kebijakan, reformasi sistem hukum, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan keamanan adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh pemerintah. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Bamsoet saat Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia, di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Hadir Pengurus KADIN Indonesia antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Politik Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Junaidi Elvis, dan Wakil Ketua Umum Bidang Informasi Strategis Joverly Slyvanny, Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan & Penegakan Hukum Robert J Kardinal, Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Andi Rahmat serta Wakil Ketua Umum kebijakan Publik Dave laksono.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, biaya politik yang tinggi, suka atau tidak suka ujungnya akan membawa dampak bagi kemudahan dan kelangsungan usaha. Termasuk berbagai sumbangan yang kerap menjadi beban mereka. Mulai peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan hingga peringatan HUT kota/kabupaten.

Saat ini tengah marak pungutan uang keamanan yang dilakukan oknum organisasi massa (ormas) nakal yang memeras perusahaan dan meminta pungutan liar (pungli). Tindakan oknum ormas ini seringkali mengganggu distribusi barang, terutama dari kawasan industri menuju pelabuhan. Tindakan mereka sering kali berupa pungutan liar (pungli) dan penarikan jasa keamanan yang tidak resmi.

Adapula oknum ormas yang menuntut perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari anggota mereka, terlepas dari kualifikasi yang dimiliki. Hal ini menambah beban investor dan mendorong mereka untuk relokasi ke negara lain yang lebih ramah terhadap investasi.

"Hal itu menciptakan biaya tambahan yang tidak diinginkan bagi investor, dan kondisi tersebut mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di atas angka enam. ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu unit tambahan produk, dibutuhkan investasi yang sangat besar, yang pada gilirannya merugikan daya saing Indonesia di pasar global," tutur Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan, korupsi yang sedang diperangi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai level pemerintahan juga menjadi penghambat besar. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023. Perilaku koruptif tidak hanya meningkatkan biaya operasional perusahaan melalui praktik suap, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.

Sistem hukum di Indonesia seringkali dianggap tidak memberikan kepastian bagi investor. Proses hukum yang berbelit-belit, penegakan hukum yang tebang pilih, serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa bisnis menjadi faktor penghambat utama.

"Adanya praktik 'mafia hukum' yang melibatkan oknum penegak hukum juga merusak kepercayaan investor. Hal ini diperparah dengan tingginya biaya siluman yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memastikan kepastian hukum," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, birokrasi yang rumit dan panjang juga menjadi kendala. Proses perizinan yang tidak efisien menciptakan bottleneck yang membuat banyak investor gagal untuk memulai usaha mereka dengan cepat. Hal ini semakin mempertegas perlunya reformasi administrasi dan peningkatan sistem pelayanan publik.

"Selain itu, ancaman keamanan seperti konflik sosial, terorisme, dan kriminalitas juga menjadi faktor penghambat investasi. Meskipun Indonesia relatif stabil secara politik, beberapa daerah masih mengalami konflik sosial yang dapat mengganggu aktivitas bisnis," pungkas Bamsoet.[]