telusur.co.id - Pemerintah melakukan penambahan tiga negara yang warganya dilarang datang ke Indonesia, yaitu United Kingdom, Norwegia, dan Denmark. Hal tersebut menyusul merebaknya varian Omicron di sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

"Ini mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara," Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin (20/12/21).

Pemerintah Indonesia, sebelumnya, menetapkan sebelas negara sebagai zona merah penyebaran varian Omicron. Sebelas negara itu adalah Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, dan Zimbabwe.

Indonesia, semula mempertimbangkan Hong Kong sebagai negara yang masuk kategori dilarang masuk. Namun belakangan, pemerintah memutuskan menghapus Hong Kong dalam daftar itu.

Luhut menambahkan, masih banyak yang tidak diketahui tentang varian Omicron. Penelitian yang ada menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan tetap berisiko meningkatkan perawatan RS sebagaimana yang terjadi di Inggris.

Berita baiknya, sampai saat ini tingkat kematian akibat Omicron masih rendah. Namun demikian, Luhut memastikan, pihaknya tetap masih harus menunggu informasi tambahan.

Menko Maritim dan Investasi ini menjelaskan, pihaknya juga mulai melihat peningkatan kedatangan PPLN dari berbagai negara di beberapa pintu masuk yang ada, dan bukan hanya dari penerbangan udara. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia.

"Kita juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak essensial. Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron semakin meluas,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, Pemerintah juga akan kembali menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.

“Pemerintah juga akan mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke tanah air,” tukasnya.[Fhr]