telusur.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menurunkan jumlah RW kumuh menjadi 211 RW atau sekitar 7,68 persen dari total 2.749 RW di Jakarta berdasarkan hasil Pendataan Satu Data RW 2025.

Menurut Wibi, capaian tersebut menunjukkan adanya kerja nyata dan perbaikan tata kelola kawasan permukiman di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, berdasarkan data yang dirilis, tidak ada lagi kategori RW Kumuh Berat di Jakarta.

"Ini tentu menjadi progres yang baik dan patut diapresiasi. Artinya ada upaya serius dari pemerintah dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman warga. Tapi pekerjaan rumahnya masih banyak, karena 211 RW kumuh itu tetap bukan angka kecil," ujar Wibi Andrino.

Wibi menyoroti bahwa wilayah dengan jumlah RW kumuh terbanyak masih berada di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Selatan sendiri masih terdapat 19 RW kumuh yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait persoalan sanitasi, drainase lingkungan, kualitas hunian, pengelolaan sampah, akses air bersih, hingga kepadatan kawasan.

"Jakarta Selatan memang termasuk yang paling rendah persentasenya, namun bukan berarti boleh lengah. Penataan lingkungan harus tetap dilakukan secara konsisten dan menyentuh langsung kebutuhan warga di lapangan," lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata, tetapi harus dibarengi penguatan ekonomi warga, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, ruang terbuka lingkungan, hingga penataan utilitas dan infrastruktur dasar.

Wibi meminta agar program penataan RW kumuh dilakukan secara terukur, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat RW dan RT agar hasilnya benar-benar berkelanjutan.

"Kita ingin penataan kawasan bukan sekadar mempercantik wilayah, tapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara nyata," tutupnya. [ham]