telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya Badan Intelijen Negara (BIN) menjalankan tugas secara profesional selama 100 hari pertama kepemimpinan serta dalam memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Yoyok mendorong agar BIN dapat memastikan tidak ada gangguan selama proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung dan menghindari penggunaan lembaga ini untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon.

“BIN tidak boleh menjadi alat politik kelompok tertentu. Sudah ditegaskan bahwa BIN bukan corong untuk memenangkan partai atau individu. BIN harus tetap patuh dan tunduk pada perintah presiden,” ujar Yoyok seusai rapat dengar pendapat dengan Kepala BIN M. Herindra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/24).

Yoyok menilai, di bawah kepemimpinan Herindra, BIN memiliki visi dan misi yang jelas selama 100 hari pertama serta siap menghadapi tantangan dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, ia berharap agar Herindra mampu berperan sebagai koordinator intelijen di seluruh Indonesia.

“Masih sering ditemukan ketidaksinkronan dalam pelaporan daerah rawan dan peristiwa penting di antara aparat intelijen setempat, seperti kepolisian, Bea Cukai, kejaksaan, BIN daerah, Kodam, dan Polda. Oleh karena itu, Komisi I menekankan agar BIN benar-benar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen,” ujar Yoyok.

Menurut Yoyok, koordinasi antarinstansi intelijen saat ini masih lemah, dengan pertukaran informasi terkait keamanan yang masih bersifat formalitas.

“Di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, perlu ada keselarasan dalam menilai ancaman yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah ancaman separatisme di Papua,” ungkap Yoyok.

Mantan Bupati Batang dua periode ini juga menyoroti banyaknya korban sipil dan TNI di Papua serta menyebut bahwa kondisi demokrasi dalam Pilpres terakhir diwarnai kekerasan.

Politikus NasDem ini juga menekankan bahwa Kepala BIN masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk dalam menghadapi isu-isu seperti pinjaman online, judi online, narkoba, dan masalah ekonomi.

“Ancaman-ancaman ini sudah jelas di depan mata, dan seharusnya BIN menjadi koordinator untuk menganalisis situasi ini. Sebab, BIN adalah institusi yang ditunjuk pemerintah untuk menyampaikan informasi intelijen langsung kepada presiden. Jika informasi yang disampaikan salah, maka keputusan presiden pun bisa keliru. Harapannya, tidak ada kesalahan dalam proses ini,” pungkas Yoyok. [Tp]