BANDAR LAMPUNG, Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri mengajak mahasiswa menjaga independensi, idealisme, dan daya kritis dalam mengawal demokrasi serta kebijakan publik.
Pesan itu disampaikan Mukhlis saat menjadi narasumber Sekolah Legislatif 2026 bertajuk “Dari Kampus ke Parlemen: Belajar Representasi, Legislasi, dan Pengawasan Publik” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Selasa (27/10).
Menurut Mukhlis, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, independensi mahasiswa perlu dipertahankan agar kritik terhadap pemerintah maupun parlemen tetap objektif dan konstruktif.
“Mahasiswa harus menjaga independensi dan idealismenya. Jangan sampai ruang demokrasi kehilangan suara kritis dari kampus,” kata Mukhlis.
Ia mengatakan, kritik terhadap pemerintah dan parlemen merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, selama disampaikan berdasarkan fakta dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Demokrasi yang baik bukan demokrasi yang sepi kritik, tetapi demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Lampung I itu juga membagikan pengalamannya meniti perjalanan politik, mulai dari aktivitas organisasi, pengabdian di daerah, hingga menjadi anggota DPR RI.
Mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu menilai kepemimpinan tidak lahir secara instan. Kepemimpinan, kata dia, dibentuk melalui proses panjang, pengalaman, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat.
“Kepemimpinan diuji di daerah, bukan di panggung. Karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan ruang organisasi dan akademik untuk membangun kapasitas, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat,” katanya.
Mukhlis juga menyinggung fungsi pengawasan DPR. Menurut dia, partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai hubungan yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan parlemen menjadi salah satu prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat.
“Parlemen harus terbuka terhadap kritik, begitu pula pemerintah. Mahasiswa jangan kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Mukhlis berharap Sekolah Legislatif FISIP Unila tidak hanya menjadi ruang pembelajaran mengenai parlemen, tetapi juga mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Jaga idealisme, tingkatkan kapasitas, dan jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Pada akhirnya, politik dan kekuasaan harus menjadi sarana pengabdian, bukan semata-mata tujuan,” pungkas Mukhlis. RD
