JAKARTA, Mayoritas ekonom memilih pemerintah mengurangi skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila biaya pelaksanaannya membengkak jauh dari perkiraan.
Bahkan, sebanyak 34 dari 63 ekonom atau 54 persen responden mendukung penghentian program MBG sepenuhnya apabila kebutuhan anggarannya meningkat secara signifikan.
Temuan tersebut tercantum dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Survei menunjukkan, sebanyak 46 responden atau 73 persen memilih pemerintah memperlambat perluasan MBG jika biaya program melonjak.
Sementara itu, 45 responden atau 71 persen memilih mengurangi jumlah penerima manfaat.
“Para ekonom menunjukkan preferensi yang jelas untuk menyesuaikan skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan meningkatkan komitmen anggaran apabila biaya pelaksanaannya jauh melebihi perkiraan saat ini,” demikian laporan LPEM FEB UI, dikutip Senin (26/10).
Pilihan untuk mempertahankan MBG dengan menambah tekanan terhadap fiskal justru mendapat dukungan minim.
Hanya dua responden atau 3 persen yang memilih memperlebar defisit fiskal untuk menopang MBG. Jumlah yang sama memilih meningkatkan penerimaan negara.
Adapun delapan responden atau 13 persen memilih mengurangi anggaran per penerima manfaat. Sebanyak enam responden atau 10 persen memilih meningkatkan efisiensi program, sementara enam lainnya memilih memangkas anggaran program pemerintah lain.
Temuan itu menunjukkan sebagian besar ekonom lebih memilih pemerintah melakukan koreksi terhadap skala MBG dibandingkan mempertahankan program dengan menambah beban APBN.
Kebijakan Fiskal Dinilai Belum Efektif
Survei LPEM FEB UI juga menunjukkan rendahnya penilaian ekonom terhadap efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sebanyak 11 responden menilai kebijakan fiskal saat ini sangat tidak efektif dan 21 responden menyebutnya tidak efektif.
Sementara itu, 26 responden menilai kebijakan fiskal tidak memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi.
Hanya lima ekonom yang menilai kebijakan fiskal efektif. Tidak ada satu pun responden yang menilainya sangat efektif.
“Rata-rata skor tercatat sebesar -0,60, yang mencerminkan penilaian yang secara umum negatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal,” tulis laporan tersebut.
Angka itu relatif tidak berubah dibandingkan survei sebelumnya yang mencatat skor rata-rata minus 0,62.
Tingkat keyakinan responden terhadap penilaian tersebut juga tergolong tinggi, yakni rata-rata 7,90 dari skala 10.
Defisit Lebih Lebar Masih Bisa Ditoleransi
Meski menilai kebijakan fiskal belum efektif, sebagian ekonom masih bersedia menerima konsekuensi fiskal tertentu apabila diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Sebanyak 29 responden atau 46 persen menyatakan dapat menerima defisit fiskal yang secara persisten lebih lebar.
Kemudian, 23 responden atau 37 persen bersedia menerima inflasi sedikit lebih tinggi, sedangkan 22 responden atau 35 persen dapat menerima pelemahan nilai tukar rupiah secara struktural.
Sebanyak 17 responden atau 27 persen juga dapat menerima peningkatan ketimpangan pendapatan sementara. Jumlah yang sama bersedia menerima pelebaran defisit transaksi berjalan.
Namun, hanya empat responden atau sekitar 6 persen yang bersedia menerima penurunan stabilitas ekonomi secara keseluruhan sebagai harga yang harus dibayar untuk mengejar pertumbuhan lebih tinggi.
Sebanyak 10 responden atau 16 persen bahkan menilai pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan aspek-aspek tersebut. RD
