Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.
Dalam hari keenam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada Senin (19/10/2026), Indonesia menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk memastikan layanan pendidikan yang diselenggarakan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dapat terus berlangsung.
Dalam pernyataan yang disampaikan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, I G A K Satrya Wibawa, Indonesia mengapresiasi dukungan UNESCO terhadap kegiatan pendidikan UNRWA sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas kehancuran fasilitas pendidikan, pembatasan mobilitas, dan hambatan operasional yang mengancam hak belajar anak-anak Palestina.
“Bagi Indonesia, pendidikan bukan sekadar kebutuhan selama masa konflik, melainkan fondasi bagi pemulihan, pembangunan, dan masa depan Palestina. Anak-anak Palestina tidak boleh kehilangan kesempatan belajar akibat konflik yang berkepanjangan,” tegas dia melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Krisis pendidikan Palestina telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. UNESCO mencatat sekitar 745.000 pelajar di Gaza kehilangan akses terhadap pendidikan sekolah selama lebih dari dua tahun akademik sejak Oktober 2023, termasuk sekitar 88.000 mahasiswa pendidikan tinggi yang studinya terganggu.
Sementara itu, UNRWA pada Maret 2026 memperingatkan bahwa sekitar 48.000 pelajar pengungsi Palestina di Tepi Barat turut menghadapi risiko gangguan pendidikan akibat pengungsian, penutupan sekolah, dan ketidakamanan.
Indonesia menekankan pentingnya keberlanjutan pendanaan UNRWA yang memadai, dapat diprediksi, dan berkelanjutan, disertai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dukungan tersebut diperlukan agar UNRWA tetap mampu memberikan pendidikan serta perlindungan bagi anak-anak pengungsi Palestina.
“UNRWA memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menjamin akses pendidikan bagi pengungsi Palestina. Karena itu, solidaritas internasional harus diwujudkan melalui dukungan pendanaan dan kerja sama nyata yang berkelanjutan,” tutur Staf pengajar Komunikasi FISIP Universitas Airlangga ini.
Komitmen Indonesia juga diwujudkan melalui perluasan kesempatan pendidikan tinggi. Pada 9 September 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meluncurkan program beasiswa magister bagi 200 mahasiswa Palestina untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia.
Program tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar.
Selain beasiswa, Indonesia memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Palestina melalui pertukaran pengalaman reformasi pendidikan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan sistem pendidikan yang inklusif serta tangguh menghadapi krisis.
Kerja sama tersebut antara lain diwujudkan melalui dialog pendidikan Indonesia-Palestina pada April 2026, yang juga melibatkan Australia.
Dukungan Indonesia kepada Palestina juga mencakup bantuan kemanusiaan. Berdasarkan catatan KBRI Kairo, hingga Februari 2026, bantuan yang tercatat melalui Mesir mencapai sekitar US$22,55 juta dengan berat 2.580 ton.
Pada April 2026, konvoi 24 truk membawa tambahan bantuan seberat 500 ton, senilai sekitar Rp20 miliar, yang ditujukan bagi 150.000 penerima manfaat di Gaza.
Dalam bidang pemulihan pendidikan, Indonesia mendukung langkah UNESCO untuk memperluas pembelajaran darurat, pelatihan guru, layanan psikososial, pendidikan inklusif, serta pendidikan tinggi dan vokasi.
Perhatian khusus diberikan kepada anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
UNESCO sendiri, melalui laporan 15 Oktober 2026, menyebut sekitar 40.000 mahasiswa telah memperoleh manfaat dari jaringan Gaza Virtual Campus dan ruang pembelajaran sementara.
Inisiatif ini memperlihatkan bahwa pendidikan tetap dapat dipertahankan di tengah kerusakan infrastruktur, meskipun pemulihan sekolah dan perguruan tinggi secara fisik tetap mendesak.
Indonesia, kata Satrya, juga menegaskan bahwa pengembangan kurikulum dan pemulihan pendidikan harus menghormati kepemilikan nasional Palestina serta kewenangan Otoritas Palestina.
Kerja sama UNESCO-UNRWA perlu diperkuat dengan menempatkan kebutuhan masyarakat Palestina sebagai prioritas utama.
“Mempertahankan pendidikan Palestina berarti menjaga harapan sebuah generasi sekaligus memperkuat kemampuan bangsa Palestina membangun masa depannya sendiri. Indonesia akan terus mendukung upaya internasional agar hak atas pendidikan tidak menjadi korban konflik,” pungkas Satrya.
Editor: Risyad.