Kata Pakar | Telusur


telusur.co.id | Jakarta | Konsep Kitab Undang undang Hukum Pidana  (KUHP) kuno berkenaan dengan perkara perzinahan ternyata memang tidak lagi dapat dipertahankan, karena bertentangan dengan nilai moral dan agama, perspektif  pemidanaan adalah lebih ditekankan kepada status dalam perkawinan, sehingga...
telusur.co.id | Pendapat Ahli Hukum Tatanegara "Inkonstitusional Ambang Batas Pencalonan Presiden" | A. Irmanputra Sidin, Advokat , Ahli Hukum Tata Negara | Jakarta, 21 Juli 2017RUU Pemilu akhirnya diputuskan untuk disetujui bersama Presiden dan DPR dengan menerapkan ambang batas pencalonan Presiden...
Telusur.co.id | Catatan  Hukum “ Tentang Kejahatan Ujaran Kebencian “ |. Prof. Syaiful Bakhri, Rektor Universitas  Muhammadiyah Jakarta | Jakarta, 30 Nopember 2017 |.Setelah Indonesia  merdeka,  politik hukum pidana memerlukan penyesuaian kebijakan kriminal. Pada umumnya, KUHP melindungi kepentingan hukum...
"Fokus bernegara yang menisbikan penegakkan hukum yang adil jelas akan membawa malapetaka, apabila tidak segera direnungkan"telusur.co.id | Telaah Aktual – Pakar Hukum Prof. DR. H. Syaiful Bakhri, SH, MH – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta | Perppu Ormas, Jalan Pintas yang...
telusur.co.id | Kolom DR. Maiyasyak Johan, advokat senior - Mantan Wkl Ketua Komisi III DPR RI  “Menyikapi Perpu No 2 tahun 2017” | Jakarta, 12 Juli 2017Kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi rakyat indonesia (asli) yang beragama islam yang dijamin oleh...
telusur.co.id | Catatan Pakar Tentang "Kasus Fahri Hamzah Sebagai Wakil Ketua DPR" | DR A. Irmanputra Sidin SH,MH, Pakar Hukum Tata Negara & Founder Law Firm A. Irmanputra Sidin & Associates | Jakarta, 17 Desember 2017Sejak perkara Fahri Hamzah teregistrasi di...
telusur.co.id | Catatan Pakar Hukum “Perppu Ormas versus Demokrasi”| Prof. Syaiful Bakhri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta, 25 Oktober 2017Demokrasi adalah salah satu cara merawat keberagaman kesejukan dalam tata hubungan warga masyarakat dalam capaian kesejahteraan kebahagiaan dan perdamaian.Demokrasi Indonesia, dimaknai sebagai demokrasi...
telusur.co.id | Jakarta | Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri mengusulkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara musyawarah mufakat karena dinilai sesuai dengan prinsip Pancasila.Menurut dia, sistem pemilu atau Pilpres langsung yang dianut Indonesia saat ini sangat tidak sesuai...
telusur.co.id | Pendapat Hukum “PUTUSAN MK No. 97/PUU-XIV/2016” | Prof. Syaiful Bakhri, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta, 22 November 2017Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, mengabulkan permohonan para Pemohon, yang menguji Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64...
telusur.co.id | "Kesadaran Untuk Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Memahami ke-Bhineka-an Seorang Ustadz" | Kolom DR. Maiyasyak Johan, Advokat Senior | Jakarta 10 Desember 2017Pemerintah, Parlemen dan Partai-Partai Politik sepertinya kehilangan orientasi untuk menjaga maupun memelihara “Persatuan” dan “kesatuan”...

Follow Us

272PengikutMengikuti
280PengikutMengikuti
677PelangganBerlangganan

Terpopuler

- Advertisement -