Hukum | Telusur



telusur.co.id - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kemungkinan agak sulit membuktikan semua dalil permohonan sengketa Pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebabkan, tidak cukup waktu.
telusur.co.id - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan kronologi terkait izin penyalahgunaan izin berobat narapidana kasus korupsi e-KTP, mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. "Setnov diduga telah menyalahgunakan izin berobat....
telusur.co.id - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai adanya ketidakseimbangan waktu yang diberikan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, untuk menyusun jawaban dari gugatan tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Keluhan itu disampaikan...
telusur.co.id - Dalam petitumnya, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin lantaran diduga melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Pilpres...
telusur.co.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengungkapkan, kenapa akhirnya pihaknya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Pilpres 2019. Padahal sebelumnya,...
telusur.co.id - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta tidak membawa perasaan dalam merespons sidang gugatan hasil perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Taufik Basari...
telusur.co.id - Tim hukum capres- cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menghadirkan saksi yang memberikan keterangan mengejutkan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan guna membuktikan soal...
telusur.co.id - Pakar hukum tata negara, Prof Juanda mengatakan, alat bukti apapun termasuk link media adalah sah-sah saja untuk diajukan oleh pihak yang berperkara pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
telusur.co.id - Ada dua mekanisme dalam memberikan perlindungan kepada saksi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi. Demikian dikatakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu saat dihubungi, Sabtu (15/6/19), menanggapi permintaan...
telusur.co.id - Gugatan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait Pilpres 2019 yang disidangkan kemarin di Mahkamah Konstitusi, tak lepas dari sorotan Refly Harun. Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, ada dua...
- Advertisement -