Parlemen | Telusur | Halaman 85



telusur.co.id | Jakarta | Ahli hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, konflik antara Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga KPK tak dapat diselesaikan begitu saja. Akan tetapi harus ada pihak ketiga yang dapat menengahkan permasalahan...
telusur.co.id | Jakarta | Pakar Hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, DPR dapat menggunakan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaksana Undang-undang (UU). Pasalnya, hak angket yang dilahirkan tahun 1954 itu, menurut Yusril juga bukanlah hal yang baru...
telusur.co.id | Jakarta | Pakar hukum Tatanegara, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sistem tatanegara sebagai eksekutif. "Kalau dimasukan yudikatif jelas tidak, dia bukan badan pengadilan, dimasukan legislatif juga bukan. KPK bukan memproduk peratuan perundangan kecuali...
telusur.co.id. l Jakarta l Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perkelapasawitan DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pihaknya tetap akan membahas RUU Perkelapasawitan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. "Kami tetap akan jalan terus. Tak boleh pemerintah melakukan intervensi," ujarnya di Jakarta,...
telusur.co.id I Jakarta l Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tebu selama musim giling 2017 ini. Pasalnya, hampir semua sentra tebu, para petaninya menolak apabila PPN diterapkan...
telusur.co.id l Jakarta l Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak habis pikir ada beberapa pihak, termasuk elemen masyarakat dan para akademisi yang masih pertanyakan posisi dan keabsahan Pansus Angket KPK yang sudah bekerja jauh. "Ini Pansus KPK sudah kemana-mana,...
telusur.co.id | Jakarta | Jelang berakhirnya Sidang Paripurna DPR, Kamis (6/7) anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin, menginterupsi sidang untuk menyampaikan keberatannya atas pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat kecil yang dilakukan pemerintah. “Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah...
telusur.co.id l Jakarta l Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10 kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan. Jika program...
- Advertisement -