telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah terlibat dalam penyebaran poster digital Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ia menyebut ada pihak komprador dari internal yang berupaya memperkeruh suasana partai.
"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Poster digital tersebut beredar di media sosial, termasuk di X. Dalam flyer itu tertulis seruan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar", "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo", "Caketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung - Tokoh Sentral Partai Golkar". Munaslub disebut akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada Minggu 29 November 2026.
Doli menegaskan, dirinya selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara. Anggota Komisi II DPR RI itu juga sangat paham soal tata cara berorganisasi yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai.
Ia menduga ada pihak yang berupaya memperkeruh internal Partai Golkar.
"Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak 'komprador' tersebut, yang berasal dari dalam internal kami sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian," ujarnya.
Doli menekankan, selama ini dirinya mempunyai hubungan yang baik, harmonis, sinergi, produktif dan saling menghormati dalam urusan mengelola partai. Ia juga mengaku punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara pribadi.
"Saya dan Saudara Bahlil sudah berkoordinasi dan menyadari secara bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang kita hadapi, sebagai sebuah bangsa, pasti ada saja pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana dan mencoba mencari keuntungan politik," tegas dia.
Menurut Doli, Golkar saat ini sedang menjalankan komitmennya untuk selalu menjaga dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
"Presiden, simbol negara kita, sedang 'diganggu' dengan adanya upaya makar dari pihak tertentu. Tentu Golkar harus berada di depan menjaga dan mengawal Presiden, sebagai komitmen konstitusionalnya terhadap negara. Dan saya sebagai kader Golkar akan berada di garda depan untuk itu," tegas dia.[Nug]
-thumbnail.webp)