telusur.co.id - Politisi senior PKS Mulyanto mengapresiasi pembentukan satuan tugas bersama (Joint Task Force) Indonesia-Singapura untuk mengusut keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menegaskan satgas harus membongkar jaringan korporasi perusak lingkungan.
Langkah tersebut merupakan terobosan diplomasi konstruktif yang berpotensi meredakan ketegangan akibat kabut asap lintas batas sekaligus membuka jalan mengungkap jaringan korporasi dan kepentingan ekonomi di balik karhutla yang berulang.
"Ini langkah diplomasi yang cerdas dan konstruktif. Daripada saling menyalahkan, kedua negara memilih bekerja sama menyelesaikan akar persoalan," ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, diplomasi tersebut harus menghasilkan penegakan hukum yang nyata, bukan sekadar kesepakatan politik atau kerja sama simbolis. Selama ini penanganan karhutla lebih banyak pada upaya pemadaman, sementara pengungkapan aktor dan aliran keuntungan belum menjawab harapan masyarakat.
"Satgas bersama diharapkan mampu membongkar jaringan korporasi, selain memadamkan api. Jangan sampai rakyat menanggung penderitaan akibat asap, negara menanggung biaya pemadaman dan pemulihan lingkungan, sementara pihak-pihak yang terbukti memperoleh keuntungan secara melawan hukum justru lolos dari pertanggungjawaban," tegasnya.
Mantan anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 itu mengatakan kerja sama lintas negara relevan karena struktur kepemilikan korporasi, transaksi keuangan, dan aliran keuntungan dapat melibatkan berbagai yurisdiksi. Karena itu pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti, hingga pemulihan aset harus dijalankan serius dengan menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara.
Di dalam negeri, pemerintah perlu membenahi tata kelola karhutla, terutama pengawasan perizinan, pengelolaan kawasan konsesi, dan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar.
Ia berharap satgas RI-Singapura dapat menjadi model diplomasi lingkungan konstruktif di ASEAN dengan agenda jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan hasil yang dapat dievaluasi terbuka.
"Kita ingin diplomasi Indonesia tidak hanya berhasil meredakan ketegangan, tetapi juga menyelesaikan sumber persoalannya. Hubungan baik dengan negara jiran harus dijaga, sementara perlindungan hutan dan keselamatan rakyat tidak boleh ditawar," pungkasnya.[Nug]
-thumbnail.webp)