telusur.co.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar meminta kepada pemerintah untuk memberikan amnesti kepada tahanan politik bersenjata Papua.
Selain itu, Tonny mengatakan saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Makassar kemarin ia sudah bertemu dengan 5 orang yang bersyarat dan sudah assessment tapi ada 7 orang yang tidak bisa masuk kriteria karena masuk dalam kategori KKB.
"Kami hanya ingin usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara yang beda ideologi tapi banyak yang ikut-ikutan dan tokoh tokohnya ini masih banyak yang berpengaruh walau sudah ditahan," kata Tonny melalui keterangan yang diterima, Selasa (18/02/2025).
Politisi asal Papua tersebut juga mengusulkan kepada pemerintah supaya Narapidana atau warga binaan asal Papua agar bisa dikembalikan ke Lapas di Papua.
Hal tersebut penting, pasalnya hal itu dapat memberi kesempatan untuk bisa dikunjungi oleh keluarga sebagai wujud kemanusiaan. Tonny juga menyebut tujuh orang yang berada di Lapas Makassar telah membuat pernyataan untuk deklarasi kembali ke pangkuan NKRI.
"7 orang yang berada di Lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasi kembali ke pangkuan NKRI," ujarnya.
Tonny menuturkan hal tersebut artinya sesuai dengan program Astacita Presiden untuk melakukan rekonsiliasi, dan ia mengusulkan para tahanan politik asal Papua tersebut bisa diberikan kesempatan untuk deklarasi kembali ke pangkuan NKRI.
"Kalau boleh kami usul syarat untuk KKB ini kami berikan kesempatan juga kepada mereka untuk deklarasi kepada pangkuan NKRI," tuturnya.
"Tentu ini akan berpengaruh pada saudara saudara kita yang ada di Papua seperti jayapura dan nabire ini akan berdampak besar. kami berharap pemerintah bisa membantu untuk mempertimbangkan memberikan amnesti," demikian sambungnya.
Berita Terkait
2 minggu yang lalu
Apresiasi Sikap Dasco, Gerindra Komit Kawal RUU Perampasan Aset
1 hari yang lalu
Pengamat Duga Gaya Komunikasi Blak-blakan Purbaya Jadi Alasannya Dicopot
3 jam yang lalu
DPR: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Kepastian Bagi Pekerja dan Dunia Usaha
4 minggu yang lalu
Jokowi-Prabowo Kembali Satu Frame, Sekadar Keakraban atau Kode Politik?
1 bulan yang lalu
Bawaslu: Standar Kompetensi Bukan Sekadar Tuntutan, tapi Tanggung Jawab Lembaga
1 hari yang lalu
DPR Dorong Pemda Benahi Aset Daerah Demi Cegah Kebocoran APBD
2 minggu yang lalu
Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Pengamat Nilai Wajar Jika Ada Pertimbangan Reshuffle
1 bulan yang lalu