politik - Telusur

politik

politik

Ribka Tjiptaning: Stop Pembahasan Omnibus Law, Awasi Pemerintah Tangani Covid-19

Telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyayangkan sikap DPR RI yang akan terus

politik

Emrus: Wacana Pencabutan Telegram Kapolri Berlebihan

Telusur.co.id - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbaik di

politik

Rektor UIC: SBY Turun Gunung, Berarti Ada Masalah Besar di Bangsa Kita

Telusur.co.id - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar mengomentari tulisan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang

politik

F-PPP: APBN Tidak Boleh Diatur dengan Perpres

Telusur.co.id - Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang terpukul akibat

politik

NasDem Sebut RUU Cipta Kerja Sebagai Upaya Wujudkan Demokrasi Ekonomi

Telusur.co.id - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai salah satu wujud nilai

politik

Demokrat: Pemerintah Harus Tanggung Jawab Biayai Pemulangan TKI 

Telusur.co.id - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya, meminta pemerintah menanggung biaya pemulangan para

politik

Cacat Hukum! Pembahasan RUU Minerba Harus Libatkan Publik Dan Jangan Sembunyi-sembunyi

Telusur.co.id - Komisi VII DPR RI akhirnya menunda rapat kerja dengan pemerintah yang diagendakan 8/4 untuk

politik

Puji Anies Dan Prabowo, Ustaz Tengku: Presiden Gimana, Belum Dapat Bantuan Luar Negeri Kah? 

Telusur.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Tengku Zulkarnain menyinggung soal tawaran bantuan

politik

Diserang 7000 Buzzer, Rizal Ramli: Yang Bayar Ngaku Dong, Jangan Jadi Pengecut!

Telusur.co.id - Ekonom senior Rizal Ramli mengaku, dalam seminggu terakhir dirinya diserang sekitar 7.000 buzzer suruhan

politik

Buruh Terancam Kena PHK, DPR Dorong Pemerintah Perbanyak Program Kartu Prakerja

Telusur.co.id - DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit dalam menangani buruh yang mengalami pemutusan hubungan

politik

Said Didu Ogah Minta Maaf, Jubir Luhut: Kita Lihat Saja

Telusur.co.id - Kekisruhan antara eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dengan Menko Maritim dan Investasi

politik

IPW Sebut Wacana Menkumham Lepaskan Napi Korupsi, Itu Gagasan Gila!

Telusur.co.id - Rencana Menkumham Yasonna Laoly yang akan membebaskan napi koruptor, akan mencederai rasa keadilan publik

politik

Ferry Juliantono: Pemerintah Sudah Lalai Dan Anggap Remeh, Sekarang Rakyat Harus Bersatu 

Telusur.co.id - Jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, per Jumat (3/4/20), mencapai 1.986

politik

Surat Presiden PKS Ke Jokowi: Jangan Dengar Bisikan Pembantu Yang Hanya Menjilat Dan 'ABS'

Telusur.co.id - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengarkan masukan dari

politik

Faisal Basri: Luhut Pandjaitan Lebih Berbahaya dari Coronavirus

Telusur.co.id - Ekonom senior Faisal Basri melontarkan pernyataan keras terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga

politik

Said Didu Ingatkan Yasonna Tugasnya Siapkan Penjara Bagi Pelanggar Hukum, Bukan Membebaskan

Telusur.co.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengomentari usulan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly soal pembebasan

politik

Mosi Integral M. Natsir, Fraksi PKS: Momentum Persatuan Nasional Hadapi COVID-19

Telusur.co.id - Di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

politik

Kritisi Pasal 27 Perppu 1/2020, PKS Sebut Pemerintah Takut Terjerat Korupsi

Telusur.co.id - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi satu ketentuan di dalam pasal 27 Peraturan

politik

PDIP Sebut Perppu Jokowi Tangani Corona Terkesan Militeristik!

Telusur.co.id - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 23/1959 yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menanangani wabah

politik

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bantu Rakyat Terdampak Corona

Telusur.co.id - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan sebagai legislatif, DPR mendesak pemerintah untuk